Bisnisnews.net – Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi, Dadang Hermawan, mendorong perluasan akses perbankan formal untuk melindungi nelayan dan masyarakat pesisir dari jeratan rentenir atau “bank emok”, pinjaman online (pinjol) ilegal, dan judi online (judol).
Dorongan itu disampaikan Dadang saat menghadiri sosialisasi dan edukasi bertema “Ujunggenteng Cerdas Finansial: Ekonomi Pesisir Berdaya, Waspada Judi Online dan Kejahatan Keuangan Digital” di Ujunggenteng, Kecamatan Ciracap, Kamis (12/11/2026).
Acara dihadiri Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Jawa Barat, perwakilan BJB Palabuhanratu, Kepala Desa Ujunggenteng, serta ratusan warga dari kalangan nelayan, pelaku UMKM, petani, Pokdarwis, hingga penggiat lingkungan.
Menurut Dadang, potensi perputaran ekonomi di Ujunggenteng sangat besar sehingga kehadiran layanan perbankan resmi menjadi kebutuhan mendesak. Ia meminta PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (BJB) segera mendirikan unit layanan atau kantor cabang di Ujunggenteng.
“Dengan jumlah nelayan mencapai hampir 1.000 orang lebih dan jumlah perahu nelayan sekitar 600 unit, perputaran uang di sini sangat tinggi. Kalau lagi musim ikan, per hari nelayan bisa menghasilkan uang sekitar Rp1 juta per perahu. Jika dikali 600 perahu, berarti ada sekitar Rp600 juta putaran uang hasil tangkapan nelayan per hari di Ujunggenteng,” ujar Dadang.
“Jika dikalikan per bulan, itu bisa mencapai sekitar Rp18 miliar. Oleh karena itu, kami mendorong BJB agar segera membikin unit BJB di Ujunggenteng,” lanjutnya.
Kehadiran unit BJB, kata Dadang, juga akan mempermudah nelayan mendapatkan akses pinjaman tanpa agunan yang cukup menggunakan pas kecil perahu, di mana pas kecil tersebut sekaligus menjadi rekomendasi untuk belanja BBM bersubsidi.
Dengan akses keuangan formal yang dekat, nelayan diharapkan tidak lagi terjerat praktik keuangan ilegal yang merugikan ekonomi pesisir.***
Editor: M. Nabil
(Aab)
