Bisnisnews.net || Badan Eksekutif Mahasiswa Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan ‘Aisyiyah (BEM PTMA) Zona III mengadakan Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) pada 11-15 Februari 2026 di Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) Lembang.
Forum ini diikuti 24 kampus Muhammadiyah dan ‘Aisyiyah se-Zona III (Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat). Rakorwil menjadi ruang konsolidasi gerakan mahasiswa berbasis gagasan, riset, dan advokasi kebijakan publik dalam menyongsong Indonesia 2045.
Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid, menekankan pentingnya generasi muda menjaga nilai konstitusi dan etika bernegara. “Indonesia 2045 hanya dapat dicapai apabila demokrasi dirawat dengan komitmen kebangsaan dan integritas moral. Generasi muda harus menjadi penjaga konstitusi,” ujarnya.
Sementara itu, akademisi Rocky Gerung mendorong mahasiswa mempertajam daya kritis dan menjaga independensi intelektual. “Demokrasi yang sehat membutuhkan keberanian berpikir, kebebasan akademik, dan tradisi kritik yang berbasis argumentasi,” katanya.
Peserta Rakorwil sepakat mengaktivasi kesadaran kolektif lintas kampus, mengonstruksi narasi bersama, dan mengarusutamakan isu strategis daerah ke tingkat nasional. Presiden Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sukabumi, Vicran Patinailaya Namadullah, menegaskan kampus di daerah harus berani menasionalisasi isu lokal.
“Isu daerah bukan isu pinggiran, melainkan cerminan problem struktural nasional. Kampus harus berani keluar dari isolasi wacana lokal dan menghadirkan data serta rekomendasi kebijakan,” tegas Vicran.
Beberapa persoalan strategis yang perlu diangkat antara lain krisis lingkungan, alih fungsi lahan, ketimpangan pembangunan, konflik reforma agraria, ketidakadilan distribusi anggaran, dan lemahnya tata kelola pelayanan publik.
Vicran juga menyoroti praktik maladministrasi birokrasi yang dinilai kerap dinormalisasi. “Mahasiswa tidak boleh membiarkan budaya permisif terhadap penyimpangan administratif berkembang. Jika maladministrasi terus dinormalisasi, kepercayaan publik terhadap negara akan terus tergerus,” ujarnya.
Contoh persoalan yang disoroti antara lain perizinan lingkungan, tata ruang, ketimpangan infrastruktur, konflik agraria, dan lambannya pelayanan administrasi kependudukan dan perizinan UMKM.
Rakorwil menyepakati pembentukan pusat kajian advokasi kebijakan berbasis riset, pengawasan partisipatif tata kelola pemerintahan daerah, dan inisiasi forum nasional untuk mengangkat isu daerah ke tingkat pusat.
Dengan ini, BEM PTMA Zona III menegaskan komitmen sebagai kekuatan intelektual-organik yang menjembatani realitas lokal dengan imajinasi nasional. Menuju Indonesia 2045, mahasiswa tidak hanya menghadirkan kritik, tapi juga membangun konstruksi gagasan dan mengawal kebijakan publik.
Rakorwil ini diharapkan menjadi langkah konkret mahasiswa dalam mewujudkan Indonesia yang berkeadilan, transparan, dan berkemajuan.***
Editor : M. Nabil
(DH)
