Bisnisnews.net || Pemerintah Kabupaten Sukabumi terus memperkuat kualitas pengelolaan keuangan daerah melalui Pelatihan Pengelolaan Keuangan Daerah Angkatan II yang digelar di lingkungan Pemkab Sukabumi. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya strategis dalam mencetak bendahara daerah yang profesional, berintegritas, dan mampu mengelola keuangan secara bertanggung jawab.
Pelatihan tersebut merupakan hasil sinergi antara BKPSDM Kabupaten Sukabumi dan BPSDM Provinsi Jawa Barat, serta secara resmi dibuka oleh Kepala BPSDM Jawa Barat, Ika Mardiah, pada Senin (9/2/2026).
Program ini difokuskan pada peningkatan kapasitas aparatur pengelola keuangan, khususnya bendahara, agar tidak hanya memahami aspek teknis administrasi, tetapi juga memiliki kemampuan dalam mengelola keuangan daerah secara akuntabel, transparan, serta berorientasi pada hasil yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
Materi pelatihan mencakup penguatan sistem pengendalian internal, optimalisasi pemanfaatan teknologi dan transformasi digital, serta penanaman nilai integritas, etika profesi, dan tanggung jawab moral dalam pengelolaan keuangan negara.
Sekretaris BKPSDM Kabupaten Sukabumi, Ganjar Anugrah, menyampaikan bahwa pelatihan ini menjadi bagian penting dalam menyiapkan bendahara pengeluaran yang profesional dan adaptif terhadap dinamika regulasi keuangan daerah.
“Pelatihan ini diarahkan untuk membentuk bendahara yang tidak hanya kompeten, tetapi juga siap mendukung keberlanjutan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), pencegahan tindak pidana korupsi, serta kesiapan menghadapi proses pemeriksaan,” ujarnya.
Sebanyak 43 aparatur sipil negara (ASN) Pemerintah Kabupaten Sukabumi mengikuti pelatihan yang berlangsung selama lima hari, mulai 9 hingga 13 Februari 2026. Para peserta dibekali pemahaman komprehensif guna meningkatkan profesionalisme serta ketelitian dalam pengelolaan keuangan daerah.
Melalui pelatihan ini, Pemerintah Kabupaten Sukabumi berharap dapat melahirkan aparatur pengelola keuangan yang andal, berintegritas, dan mampu mengawal penggunaan anggaran secara efektif demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan berkelanjutan.***
Editor : M. Nabil
(IFU)
