Bisnisnews.net || Upaya percepatan penurunan stunting di Kota Sukabumi kembali dipertegas melalui Rapat Koordinasi Evaluasi Pengisian Capaian Indikator Stunting pada platform Monitoring Bina Bangda Kemendagri, yang berlangsung di Ruang Pertemuan Bappeda pada Senin, 2 Desember 2025. Rakor ini menjadi ajang penyamaan langkah antara pemerintah kota, kecamatan, puskesmas, hingga para operator PLKB yang sehari-hari bersentuhan langsung dengan masyarakat.
Wakil Wali Kota Sukabumi, Bobby Maulana, membuka pertemuan dengan menyoroti kerja kolektif yang telah berlangsung dua tahun terakhir. Ia menyebut penurunan prevalensi stunting dari 26,9 persen (2023) menjadi 19,7 persen (2024) sebagai bukti bahwa upaya lapangan—dari penimbangan balita, konseling gizi, hingga edukasi calon pengantin—mampu menunjukkan hasil nyata. “Capaian ini membuktikan bahwa arah kebijakan dan kerja teman-teman di lapangan bergerak ke jalur yang tepat,” ucapnya.
Namun Bobby mengingatkan bahwa penurunan tersebut baru langkah awal. Stunting kini menjadi indikator utama dalam RPJMD 2025–2029 dengan target yang semakin ambisius: 18,07 persen pada 2025 hingga 13,36 persen pada 2029. Karena itu, ia menekankan pentingnya kehati-hatian dalam pengisian data. “Validitas data bukan soal administrasi. Ia menentukan apakah intervensi kita sampai ke anak yang tepat atau tidak,” tegasnya.
Dalam forum tersebut, berbagai pihak diajak mengevaluasi kualitas data yang akan diunggah ke platform Kemendagri—mulai dari kelengkapan, akurasi, hingga ketepatan waktu pelaporan. Data yang tepat tidak hanya menentukan arah program, tetapi juga menjadi dasar bagi pemerintah pusat menilai kinerja daerah dalam kerangka Perpres 72 Tahun 2021, termasuk terkait hibah dan insentif fiskal.
Bobby juga menegaskan bahwa keberhasilan Kota Sukabumi dalam aksi konvergensi penurunan stunting telah memperoleh pengakuan. Kota ini meraih penghargaan kinerja terbaik tingkat Jawa Barat pada 2024 dan menerima insentif fiskal penurunan stunting dari Kementerian Keuangan pada 2025. “Prestasi itu baik, tapi jangan sampai membuat kita berhenti meningkatkan kualitas kerja kita,” ujarnya.
Rakor tersebut menegaskan kembali pentingnya lintas sektor bekerja dalam satu arah. OPD kesehatan, sanitasi, ketahanan pangan, hingga tingkat kelurahan duduk bersama untuk memastikan bahwa program yang dijalankan saling menguatkan—bukan berjalan sendiri-sendiri. Stunting, menurut Bobby, adalah persoalan yang hanya bisa diselesaikan jika setiap sektor memahami perannya.
Ia juga menekankan perhatian terhadap pencegahan dari hulu, terutama edukasi calon pengantin dan penguatan gizi ibu hamil. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Kawasan Makan Produktif (KMP) disebut sebagai instrumen penting yang harus membangun ekosistem pangan sehat tanpa permainan harga, sekaligus mendorong pendapatan masyarakat.
Menjelaskan mekanisme penilaian nasional, Bobby memaparkan bahwa evaluasi kinerja stunting dilakukan melalui tiga pintu: pelaksanaan aksi konvergensi oleh Kemendagri, capaian layanan oleh Kemenkes dan PUPR, serta efektivitas intervensi di desa oleh Kemendes PDTT. Artinya, seluruh sektor dan wilayah punya kontribusi yang tidak bisa dipisahkan.
Di akhir acara, Bobby menyampaikan tiga arahan utama:
– seluruh indikator harus terisi lengkap dan konsisten berdasarkan kondisi faktual;
– koordinasi lintas OPD hingga kecamatan dan kelurahan harus diperkuat untuk menyelaraskan data;
– pelaporan wajib tepat waktu agar ritme intervensi tidak tertunda.
Ia menambahkan keyakinannya bahwa petugas lapangan mampu menyelesaikan pelaporan sesuai ketentuan, sambil berharap dukungan anggaran untuk kader posyandu dapat terus ditingkatkan.
Melalui rakor ini, Kota Sukabumi menegaskan kembali komitmennya untuk terus memperbaiki kualitas intervensi, memperkuat kerja lapangan, dan menjaga ketertiban data—sebagai fondasi kuat menuju target new zero stunting pada 2026 dan mempertahankan rekam jejak sebagai kota yang konsisten dalam penurunan stunting di tingkat nasional.*** (RAF)
Editor : M. Nabil
