Bisnisnews.net || Presiden Prabowo Subianto menunjukkan keseriusan dalam memerangi praktik pertambangan ilegal dan perusakan hutan dengan memanggil sejumlah menteri ke kediamannya di Hambalang. Pertemuan tertutup tersebut menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah tengah menyiapkan langkah besar untuk menertibkan aktivitas tambang ilegal yang selama ini merugikan negara dan merusak ekosistem.
Ketua Umum PPJNA 98, Anto Kusumayuda, menyambut langkah itu dengan apresiasi tinggi. Ia menegaskan bahwa Presiden Prabowo sedang memperlihatkan komitmen politik yang jelas dan tak ragu untuk mengambil tindakan tegas.
“Prabowo komitmen menyikat mafia tambang. Beliau tidak akan mentolerir siapapun yang mengelola tambang ilegal dan merusak hutan,” tegas Anto, Senin (24/11/2025).
Pernyataan tersebut memperkuat ekspektasi publik bahwa pemerintahan saat ini siap “membersihkan” sektor tambang dari praktik ilegal yang selama bertahun-tahun tak tersentuh.
Pertemuan yang berlangsung intens di Hambalang itu dihadiri para menteri dari klaster energi, lingkungan, hukum, keamanan, dan ekonomi, termasuk menteri yang membawahi penegakan kawasan hutan dan sektor pertambangan. Fokus bahasan mengerucut pada tiga isu strategis:
-Penertiban tambang ilegal di berbagai provinsi yang terus meningkat.
-Pemulihan kawasan hutan yang rusak akibat aktivitas penambangan tanpa izin.
-Penindakan terhadap jaringan mafia tambang, termasuk aktor lapangan, pemodal, hingga beking-beking berkekuatan politik.
Prabowo dikabarkan menekankan bahwa kebijakan penertiban harus dilaksanakan dengan cara sistematis, terkoordinasi lintas kementerian/lembaga, dan tanpa pandang bulu.
Tambang ilegal telah berkembang menjadi jaringan ekonomi gelap yang melibatkan ratusan hingga ribuan titik operasi di berbagai daerah. Aktivitas ini tidak hanya menggerus pendapatan negara, tetapi juga menghancurkan kawasan ekologi penting.
Kerugian negara dari pertambangan ilegal diperkirakan mencapai ratusan triliun rupiah setiap tahun. Selain itu, dampak ekologisnya jauh lebih luas:
-Hutan gundul dan hilangnya pohon pelindung.
-Pencemaran sungai akibat limbah tambang.
-Gangguan tata air yang memicu banjir dan kekeringan.
-Habitat satwa liar hilang dan biodiversitas menurun drastis.
Dalam banyak kasus, tambang ilegal difasilitasi oleh jaringan yang kuat, didukung oknum aparat, aktor politik lokal, hingga perusahaan penadah hasil tambang.
PPJNA 98 menilai langkah awal Prabowo sudah tepat, Anto Kusumayuda mengingatkan bahwa keberhasilan agenda ini ditentukan oleh keberanian pemerintah menindak aktor besar, bukan hanya pelaku lapangan.
Menurut Anto, penindakan harus menyasar:
-Pemodal tambang ilegal.
-Pengusaha yang menguasai alat berat dan mengeruk sumber daya tanpa izin.
-Oknum aparat yang membekingi aktivitas PETI (Pertambangan Tanpa Izin).
-Jaringan distribusi dan penadah hasil tambang.
PPJNA 98 juga meminta pembentukan satgas lintas sektor yang terintegrasi dengan kekuatan intelijen agar dapat membongkar jaringan mafia tambang sampai ke akar-akarnya.
“Kalau Prabowo ingin Indonesia berdaulat atas sumber daya alam, maka mafia tambang harus dibasmi sampai ke hulu dan hilirnya,” ujar Anto.
Upaya pemberantasan tambang ilegal bukan tanpa hambatan. Beberapa tantangan yang telah diidentifikasi pemerintah meliputi:
1. Kolusi antara aktor lokal dan oknum aparat
Di sejumlah daerah, tambang ilegal bertahan karena adanya hubungan timbal balik antara operator tambang dan aparat lokal. Ini membuat proses penindakan sering mandek atau hanya menyentuh pelaku kecil.
2. Kawasan hutan yang sulit dijangkau
Banyak tambang ilegal berada di hutan lindung, taman nasional, atau kawasan terpencil yang hanya bisa diakses melalui jalur khusus. Hal ini mempersulit operasi pengawasan.
3. Manipulasi data dan perizinan fiktif
Sejumlah kasus menunjukkan banyak perusahaan memanfaatkan celah hukum, seperti memakai izin eksplorasi tetapi melakukan produksi, atau memanfaatkan nama koperasi lokal sebagai kedok.
4. Perekonomian warga yang bergantung pada tambang illegal
Di beberapa daerah, PETI menjadi sumber nafkah utama sehingga penertiban tanpa strategi ekonomi alternatif bisa memicu konflik sosial.
Dalam pertemuan Hambalang, Prabowo mendorong pendekatan dua jalur:
A. Penegakan hukum keras
-Menurunkan tim gabungan polisi, TNI, dan kementerian teknis.
-Penyitaan alat berat dan penutupan lokasi tambang.
-Penindakan hukum terhadap aktor besar dan jaringan pendukung.
-Audit menyeluruh izin pertambangan.
B. Pemulihan dan perlindungan hutan
-Rehabilitasi kawasan hutan bekas tambang.
-Penegakan batas kawasan hutan.
-Pelibatan masyarakat dalam program pemulihan sosial-ekologis.
Presiden disebut menegaskan bahwa negara memiliki mandat konstitusional untuk menguasai dan mengelola sumber daya alam demi kemakmuran rakyat—dan itu tidak mungkin tercapai jika mafia tambang dibiarkan.
Langkah memanggil para menteri ke Hambalang mendapat perhatian publik karena dinilai sebagai sinyal politik yang berani. Namun, di sisi lain, keberhasilan agenda ini akan menjadi tolak ukur integritas pemerintahan Prabowo.
Jika berhasil, bukan hanya ekonomi negara yang pulih, tetapi kepercayaan publik akan semakin kuat. Namun, jika langkah ini berhenti pada retorika, maka praktik mafia tambang akan semakin sulit diberantas.
Bagi PPJNA 98, inilah momen penting pemerintah untuk menunjukkan komitmen yang sebenarnya.
Langkah Prabowo memanggil para menteri ke Hambalang telah membuka babak baru dalam penertiban hutan dan tambang ilegal. Publik kini menunggu tindak lanjutnya: operasi besar-besaran, pengungkapan nama-nama besar di balik tambang ilegal, dan upaya pemulihan daerah yang rusak.
Anto Kusumayuda menegaskan bahwa PPJNA 98 siap mendukung pemerintah disertai harapan besar bahwa penindakan harus menyeluruh, transparan, dan tanpa kompromi.
“Ini momentum. Prabowo harus sikat mafia tambang tanpa pandang bulu. Negara tidak boleh kalah,” pungkasnya.***
Editor : M. Nabil
(Aab)
