Bisnisnews.net || Ketua Umum Persatuan Pergerakan Jaringan Nasional Aktivis 98 (PPJNA 98), Anto Kusumayuda, menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto tidak bersikap otoriter maupun diktator sebagaimana sebagian pihak menudingkan. Menurutnya, Prabowo justru menunjukkan kepemimpinan yang tegas namun tetap menjunjung tinggi prinsip-prinsip demokrasi dalam setiap pengambilan keputusan.
“Presiden Prabowo bukan otoriter dan bukan diktator. Selama ini semua keputusan penting dibicarakan dengan berbagai kalangan, termasuk kelompok sipil,” ujar Anto Kusumayuda dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (29/10).
Anto menilai, gaya kepemimpinan Prabowo sering disalahartikan karena ketegasannya dalam bersikap. Padahal, ketegasan yang ditampilkan mantan Danjen Kopassus itu merupakan bentuk komitmen terhadap tata kelola pemerintahan yang efektif dan berorientasi pada hasil, bukan bentuk pemaksaan kehendak.
“Sikap tegas yang diperlihatkan Prabowo bukanlah sikap otoriter. Ia memimpin dengan prinsip disiplin, ketertiban, dan tanggung jawab. Itu justru ciri pemimpin yang kuat dan modern, bukan diktator,” tegas Anto.
Anto menjelaskan, sejak dilantik sebagai Presiden, Prabowo selalu membuka ruang diskusi dengan berbagai unsur masyarakat. Dalam setiap perumusan kebijakan, ia tetap melibatkan kementerian terkait, para ahli, serta elemen sipil, termasuk organisasi kemasyarakatan dan tokoh-tokoh daerah.
“Baru satu tahun menjabat, semua kebijakan pemerintahan dijalankan melalui mekanisme demokrasi. Tidak ada keputusan sepihak atau penekanan yang melanggar konstitusi. Semua tetap dalam koridor sistem presidensial yang diatur UUD 1945,” katanya.
Ia mencontohkan bagaimana dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Presiden Prabowo melibatkan para pakar ekonomi, akademisi, dan kelompok masyarakat sipil untuk menyusun arah pembangunan lima tahun ke depan.
“Ini bukti nyata bahwa pemerintahan sekarang berjalan inklusif. Ada ruang dialog dan pertimbangan yang sehat,” lanjutnya.
Menurut Anto, tudingan terhadap Prabowo sebagai figur otoriter merupakan bentuk narasi lama yang terus dipelihara oleh kelompok-kelompok yang belum bisa menerima hasil pemilu. Ia menilai, wacana tersebut sengaja digoreng untuk membentuk persepsi negatif di publik.
“Isu-isu otoritarianisme yang diarahkan kepada Prabowo itu hanya propaganda politik murahan. Faktanya, justru pemerintahan beliau sangat terbuka terhadap kritik, termasuk dari aktivis 98 yang selama ini dikenal vokal,” ujar Anto.
Anto mengingatkan publik agar lebih objektif menilai kinerja pemerintahan saat ini. Menurutnya, Prabowo adalah sosok yang menghormati sejarah reformasi dan berkomitmen memperkuat nilai-nilai demokrasi, bukan merusaknya.
“Sebagai aktivis 98, kami paham betul makna demokrasi dan perjuangan melawan otoritarianisme. Kami tidak akan mendukung seorang pemimpin jika terbukti mengarah ke situ. Tapi dalam kasus Prabowo, tudingan itu sama sekali tidak berdasar,” tegasnya.
Lebih jauh, Anto menyebut gaya kepemimpinan Prabowo justru dibutuhkan untuk menegakkan kembali martabat dan kedaulatan bangsa. Di tengah tantangan geopolitik dan ekonomi global, Indonesia membutuhkan figur yang mampu mengambil keputusan cepat dan tepat tanpa kehilangan arah demokratisnya.
“Prabowo membawa semangat nasionalisme yang kuat. Ia ingin Indonesia mandiri, berdaulat secara ekonomi dan politik. Tapi di sisi lain, ia tetap menghargai perbedaan pandangan. Ini karakter pemimpin yang ideal,” jelasnya.
Anto menilai, selama satu tahun masa pemerintahannya, Prabowo telah menunjukkan kinerja yang realistis dan konsisten dengan janji kampanyenya: memperkuat pertahanan negara, menyejahterakan rakyat, dan menjaga stabilitas politik nasional.
Menutup pernyataannya, Anto menegaskan bahwa PPJNA 98 akan terus mengawal jalannya pemerintahan Prabowo secara kritis namun konstruktif. Ia memastikan bahwa aktivis 98 tetap memegang idealisme reformasi, namun tidak menutup mata terhadap perubahan positif yang terjadi di bawah kepemimpinan Prabowo.
“Kami tetap kritis, tapi juga adil dalam menilai. Bila ada kebijakan yang salah, kami akan koreksi. Tapi kalau pemerintah bekerja benar, kami akan dukung. Itulah semangat reformasi yang sejati,” pungkasnya.***
Editor : M. Nabil
(Aab)
