Oleh : Kang Dzikri Nur/Pengamat Sosial Keagamaan
Bisnisnews.net || Selama sepuluh tahun pemerintahan Jokowi, bangsa ini diguncang berbagai kontroversi yang tidak selesai begitu saja. Isu ijazah palsu presiden, tuduhan serupa terhadap Gibran, paradoks besar di tubuh Polri, hingga manuver politik Jokowi yang kemudian mengusung Prabowo–Gibran sebagai pasangan dua periode, menjadi deretan drama politik yang terus bergaung.
Kini, di era Presiden Prabowo, persoalan itu belum mereda. Reformasi Polri versi Sigit Listyo bentrok dengan reformasi yang diinginkan Prabowo, tetapi anehnya, Kapolri tetap tak tersentuh. Pertanyaannya: apa sebenarnya yang terjadi dengan mental dan karakter rakyat Indonesia sehingga fenomena semacam ini bisa terus berlangsung?
Jawaban pertama harus ditarik dari akar sejarah bangsa ini. Indonesia bukan hanya negara demokrasi muda, tetapi juga pewaris kultur politik feodal yang panjang. Sejak zaman kerajaan hingga Orde Baru, rakyat terbiasa tunduk pada figur pemimpin sebagai “bapak”.
Dalam mentalitas ini, pelanggaran hukum atau etika tidak serta-merta dipandang sebagai kehancuran negara, melainkan sering dianggap bagian dari “kecerdikan pemimpin”. Pola patronase ini melahirkan sikap permisif: yang penting rakyat dapat “tenang” dan “rezeki tetap mengalir”.
Di sisi lain, gotong royong sebagai nilai luhur bangsa mengalami distorsi. Gotong royong sejati mestinya menegakkan keadilan bersama, namun kini kerap berubah menjadi kompromi salah kaprah.
Segala skandal dan kontroversi dipandang enteng, selama harmoni permukaan tidak terganggu. Inilah wajah kolektivisme berlebih yang lebih mengutamakan “jangan ribut” ketimbang menegakkan kebenaran.
Budaya kompromi inilah yang membuat elite politik leluasa memainkan kartu-kartu manuver tanpa takut tekanan publik.
Tak bisa dipungkiri, oligarki ekonomi–politik juga punya peran besar. Pemodal besar, partai politik, dan elite birokrasi saling terhubung.
Media arus utama banyak yang berafiliasi dengan kekuasaan. Rakyat kebanyakan tidak punya akses pada informasi jernih, sehingga narasi yang dominan adalah yang dikendalikan oleh kelompok berkepentingan. Ketika narasi dibentuk sedemikian rupa, rakyat dipaksa memilih antara stabilitas semu atau chaos, sehingga pilihan kritis jarang lahir.
Dari sudut psikologi sosial, masyarakat Indonesia terbentuk dalam trauma sejarah panjang. Tragedi 1965, kekerasan politik, hingga kerusuhan 1998 membekas sebagai ketakutan kolektif. Akibatnya, mayoritas rakyat lebih memilih pragmatisme: bekerja, mencari nafkah, menjaga keluarga, ketimbang berkonfrontasi dengan penguasa.
Mereka menelan isu besar seperti ijazah palsu atau paradoks Polri sebagai gosip politik semata, bukan ancaman serius terhadap masa depan negara. Inilah wajah mentalitas survival: rakyat hidup dari hari ke hari, sementara elite politik menari di atas panggung kekuasaan.
Fenomena ini menjelaskan mengapa manuver Jokowi yang jelas-jelas penuh kontroversi—mengusung Gibran, mendukung Prabowo, bahkan menunda reformasi mendasar—masih bisa diterima dengan tenang. Mental kompromi, budaya patronase, trauma sejarah, dan dominasi oligarki berpadu menjadi atmosfer politik yang stagnan.
Prabowo yang diharapkan membawa semangat perubahan kini justru berada dalam lingkaran warisan problem lama. Reformasi Polri yang seharusnya menyentuh akar malah tersandera oleh tarik-menarik kepentingan.
Apa jalan keluarnya? Pertama, rakyat harus dididik untuk berani menilai kebijakan, bukan sekadar figur. Literasi politik dan hukum harus diperkuat, agar rakyat tidak mudah diperdaya jargon stabilitas. Kedua, transparansi digital harus dipaksakan, supaya rakyat punya akses pada data dan bukti, bukan hanya retorika. Ketiga, gerakan sipil lintas generasi—mahasiswa, profesional, ulama, dan komunitas lokal—harus muncul sebagai kekuatan penekan baru. Tanpa tekanan rakyat yang kritis dan konsisten, elite akan terus nyaman dalam permainan mereka.
Mentalitas rakyat Indonesia memang kaya dengan nilai luhur, tetapi selama nilai itu disandera oleh kompromi semu dan trauma sejarah, bangsa ini akan terus berjalan dalam lingkaran manipulasi elite. Saatnya rakyat sadar: kompromi tanpa batas bukan lagi gotong royong, tetapi pembodohan diri. Hanya keberanian kolektif menuntut tata kelola negara yang bersih yang dapat memutus siklus ini.***
Foto : Istimewa
Editor : M. Nabil
(Aab)
