Bisnisnews.net || Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengungkap selama ini banyak koperasi tersisih dan mati karena ruang geraknya dibatasi oleh regulasi.
“Banyak sekali regulasi, yang saya amati ada 22 regulasi, yang membatasi ruang gerak koperasi,” ujar Ferry dalam Inside Politics with Diana Valencia seperti ditayangkan pada kanal Youtube CNN Indonesia TV, Rabu (13/8).
Ferry mencontohkan beberapa aturan yang membatasi di antaranya koperasi tidak boleh punya bank, koperasi tidak boleh membuat biro perjalanan umrah dan haji, koperasi tidak bisa membuat rumah sakit.
“Padahal, dulu sejarahnya, kita punya bank. Bukopin itu adalah bank punya koperasi. Di luar negeri, koperasi punya bank. Misalnya, Rabo bank kan juga koperasi,” ujarnya.
Karenanya, pihaknya akan memperbaiki berbagai regulasi yang membatasi ruang gerak koperasi. Dengan demikian, koperasi memiliki kesempatan yang sama dan bisa mengejar ketertinggalan dengan BUMN maupun badan usaha swasta lainnya.
Menurut Ferry, mundurnya peran koperasi tak lepas dari aturan IMF saat Indonesia berutang demi keluar dari jeratan krisis 1998. Saat itu, lembaga internasional itu ingin sistem ekonomi Indonesia diserahkan kepada pasar bebas.
“Pasar itu terdiri dari pelaku pasar yang besar, sedang, kecil. Otomatis kalau negara tidak mengatur, pelaku pasar yang besar akan menihilkan yang kecil dan mendominasi,” ujarnya.
Untuk itu, pemerintah menargetkan pembentukan 80 ribu Koperasi Desa Merah Putih untuk memastikan keadilan ekonomi tercipta di tengah masyarakat.
“Dengan berdirinya 80 ribu koperasi desa diharapkan tumbuh badan usaha baru. Desa yang diwarnai oleh kemiskinan, keterbelakangan, kebodohan, kemudian marak rentenir, pinjaman online, ini bisa diatasi. Lalu, tumbuh lapangan pekerjaan di desa-desa,” ujarnya.
Selain itu, guna membantu perkembangan koperasi, pemerintah menyiapkan Program Satu Data Indonesia (SDI).
Dengan program itu, koperasi memiliki akses terhadap data yang terintegrasi lintas sektor-baik data kependudukan, UMKM, hingga potensi wilayah.
Program tersebut juga akan membantu menyusun kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy), mempercepat proses pendirian koperasi, serta mengidentifikasi kebutuhan anggota koperasi dengan tepat.***
Foto : Istimewa
Editor : M. Nabil
(Aab)
