Bisnisnews.net || Pemerintah Kota Sukabumi tengah mendorong transformasi sosial berbasis masjid sebagai pusat peradaban umat. Hal ini terlihat dalam kegiatan Jumat Keliling (Jumling) yang dilaksanakan Wali Kota Sukabumi, H. Ayep Zaki, bersama Wakil Wali Kota Bobby Maulana di Masjid As-Syarifiyah, Kelurahan Nyomplong, Kecamatan Warudoyong, Jumat (27/6/2025).
Melalui program Jumling, masjid tidak hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga menjadi titik temu untuk menyampaikan arah kebijakan pembangunan, memperkuat ikatan sosial, dan membangun sistem ekonomi umat yang berkelanjutan.
“Masjid harus menjadi pusat pemberdayaan. Kita ingin menjadikan ruang-ruang ibadah sebagai ruang dialog, pembinaan umat, dan distribusi manfaat pembangunan,” ujar Ayep Zaki di hadapan jamaah.
Dalam pertemuan itu, Wali Kota menekankan pentingnya mengatasi tantangan sosial seperti stunting dan kemiskinan secara sistemik. Salah satu strategi yang kini tengah dijalankan adalah pengelolaan dana abadi umat berbasis wakaf produktif. Dana tersebut, yang kini mencapai Rp277 juta, akan terus dikembangkan melalui investasi syariah dan dimanfaatkan untuk menyokong usaha mikro serta menyantuni anak yatim di setiap kecamatan secara berkala.
“Kita sudah mulai di Warudoyong, Gunungpuyuh, dan Lembursitu. Bulan depan akan berlanjut ke Baros, Cibeureum, Citamiang, dan Cikole. Setiap bulan anak-anak yatim akan mendapat santunan dari hasil wakaf. Ini bukan hanya soal bantuan, tapi pemberdayaan dan keberlanjutan,” tegas Ayep.
Ia juga mengungkapkan bahwa pembangunan fisik bukan satu-satunya tolok ukur keberhasilan. Pemerintah kota kini berfokus pada reformasi manajemen aset, penguatan BUMD dan BLUD, serta pengelolaan keuangan daerah yang lebih transparan dan akuntabel.
Ayep menyampaikan bahwa pendapatan daerah saat ini masih jauh dari potensi riil. Meski Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Sukabumi sudah mencapai Rp16 triliun, Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2024 baru menyentuh angka Rp81 miliar. Ketimpangan ini mendorong perlunya reformasi dalam pengelolaan aset publik dan unit usaha daerah.
“BUMD kita seperti PDAM, RSUD Bunut, dan Waluya punya potensi besar, tapi harus dibenahi. Kita ingin lembaga-lembaga itu kembali menjadi milik rakyat, dijalankan dengan prinsip kebermanfaatan dan akuntabilitas,” ujarnya.
Di akhir sambutan, Ayep mengajak masyarakat untuk aktif terlibat dalam pengawasan dan pelaksanaan program, termasuk menyampaikan kritik secara konstruktif.
“Silakan kritik kami, asal tidak saling menjatuhkan. Tujuannya sama: bagaimana membangun Kota Sukabumi yang berkeadilan dan bermartabat,” tutupnya.
Program Jumling kini bukan sekadar rutinitas seremonial, melainkan gerakan menyatukan nilai spiritual dengan kebijakan publik yang konkret—menjadikan masjid sebagai episentrum kemajuan umat dan keadilan sosial di Kota Sukabumi.***(RAF)
Editor : M. Nabil
