Bisnisnews.net || Salman Rizkatillah, tokoh muda Kabupaten Garut yang dikenal aktif memperjuangkan isu-isu kerakyatan, mengkritik PT Pupuk Indonesia terkait kurangnya transparansi dan keberpihakan terhadap petani.
Dalam pernyataannya, Salman menegaskan pentingnya peran PT Pupuk Indonesia sebagai badan usaha milik negara untuk mendukung kesejahteraan petani, terutama di tengah naiknya harga pupuk dan kelangkaan yang sering terjadi.
“Petani kita berada di garis depan dalam menjaga ketahanan pangan nasional, tetapi seringkali justru menjadi korban kebijakan yang tidak adil. PT Pupuk Indonesia harus lebih transparan dalam pendistribusian pupuk bersubsidi dan memastikan bahwa kebijakan yang diambil benar-benar berpihak kepada petani kecil,” ujar Salman, Minggu 08/12/2024.
Sebagai bukti konkretnya, Salman menyebutkan beberapa data dan fakta lapangan:
1. Kelangkaan Pupuk di Garut Selatan:
Kelompok tani di wilayah Garut Selatan melaporkan bahwa hanya 30% dari kebutuhan pupuk bersubsidi yang dapat dipenuhi dalam tiga bulan terakhir.
– **Sumber:** Laporan resmi Gapoktan Garut Selatan, diterbitkan pada Oktober 2024.
2. Harga Pupuk Melonjak:
Petani di Kecamatan Cibatu harus membeli pupuk non-subsidi dengan harga Rp700.000 per sak, jauh di atas harga subsidi yang seharusnya sekitar Rp150.000 per sak.
– **Sumber:** Data survei lapangan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Garut, November 2024.
3. Distribusi Tidak Tepat Sasaran:
Berdasarkan laporan dari LSM lokal, sebanyak 15% alokasi pupuk bersubsidi di Kabupaten Garut justru ditemukan dijual ke pihak non-petani.
– **Sumber:** Investigasi LSM Peduli Tani Garut, November 2024.
Salman menyoroti keluhan dari berbagai kelompok tani di Kabupaten Garut yang merasa kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi. Kelangkaan ini, menurutnya, tidak lepas dari lemahnya pengawasan dan ketidakjelasan alur distribusi pupuk.
“Ada indikasi bahwa pupuk bersubsidi tidak sampai ke tangan petani yang benar-benar membutuhkan. Ini menunjukkan adanya celah dalam sistem distribusi yang harus segera diperbaiki,” tambah Salman.
Sebagai solusi, Salman mendorong PT Pupuk Indonesia untuk membuka akses data distribusi pupuk secara daring yang dapat diakses publik. Langkah ini dinilai akan meningkatkan akuntabilitas dan meminimalisir potensi penyalahgunaan.
Selain itu, Salman meminta pemerintah pusat untuk memperketat pengawasan distribusi pupuk bersubsidi, terutama di daerah-daerah penghasil pertanian seperti Kabupaten Garut. “Jangan sampai para petani, yang menjadi tulang punggung ekonomi nasional, malah terpinggirkan akibat praktik yang tidak bertanggung jawab,” tegasnya.
Pernyataan Salman ini mendapat dukungan dari berbagai kalangan, termasuk organisasi tani lokal di Garut. Mereka berharap kritik ini menjadi awal perubahan yang lebih baik dalam tata kelola distribusi pupuk di Indonesia.
Dengan perhatian besar yang diberikan Salman terhadap nasib petani, diharapkan pemerintah dan PT Pupuk Indonesia dapat segera mengambil langkah konkret untuk menjawab berbagai permasalahan ini. Petani sebagai ujung tombak ketahanan pangan tentu membutuhkan keberpihakan yang nyata dari semua pihak terkait.***
Foto : Istimewa
Editor : Dul
(AAS)
