Bisnisnews.net || Langkah Presiden Prabowo Subianto melakukan “bersih-bersih” di tubuh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mendapat dukungan penuh dari Perhimpunan Pergerakan Jejaring Nasional Aktivis 98 (PPJNA 98).
Ketua Umum PPJNA 98, Anto Kusumayuda, menegaskan bahwa keputusan Presiden untuk menghapus tantiem di BUMN yang merugi serta melibatkan Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam pengawasan, merupakan terobosan penting agar BUMN benar-benar berfungsi sebagai penggerak ekonomi rakyat.
Dalam pernyataannya, Anto menilai kebijakan ini sebagai langkah berani yang harus diapresiasi. Menurutnya, selama ini publik kerap menyaksikan ironi di mana perusahaan pelat merah yang merugi tetap memberikan tantiem atau bonus kepada direksi dan komisaris. Praktik semacam itu, kata Anto, bukan hanya tidak adil bagi masyarakat, tetapi juga merusak tata kelola perusahaan negara.
“Presiden Prabowo sudah menunjukkan sikap tegas. Jika BUMN merugi, tidak boleh ada pembagian tantiem. Itu logika sehat, sekaligus bentuk keberpihakan kepada rakyat. PPJNA 98 mendukung penuh karena BUMN sejatinya milik publik, bukan milik sekelompok elite yang menikmati fasilitas tanpa memikirkan kinerja,” tegas Anto, Selasa (30/9/2025).
Selain penghapusan tantiem, Presiden juga memberi sinyal akan membatasi jumlah komisaris di setiap BUMN. Selama ini, kursi komisaris kerap dianggap sebagai “jatah politik” yang lebih berfungsi sebagai hadiah ketimbang sebagai instrumen pengawasan. PPJNA 98 menilai pembatasan jumlah komisaris akan mendorong profesionalisme dan memangkas beban biaya perusahaan negara.
“Komisaris bukan tempat parkir politik. Dengan membatasi jumlahnya, BUMN akan lebih sehat dan tidak lagi menjadi bancakan kepentingan. Ini bagian dari reformasi struktural yang lama dinanti,” tambah Anto.
Instruksi Presiden agar Kejagung dan KPK ikut mengawasi dan menindak penyimpangan di BUMN juga dipandang PPJNA 98 sebagai langkah tepat. Menurut Anto, penyimpangan di perusahaan negara sering kali melibatkan jejaring besar, mulai dari direksi hingga pihak luar yang ikut bermain dalam proyek-proyek strategis.
“Tanpa penegak hukum, reformasi ini hanya jadi slogan. Keterlibatan KPK dan Kejagung akan memberi efek jera. Siapa pun yang terbukti menyalahgunakan wewenang harus dihukum. Itu pesan jelas bahwa era pembiaran sudah berakhir,” ujar Anto.
Langkah bersih-bersih BUMN ini memiliki implikasi luas. Dari sisi ekonomi, penghapusan tantiem di perusahaan rugi bisa menghemat ratusan miliar rupiah dan mengalihkan dana untuk penguatan modal serta program-program kerakyatan. Dari sisi politik, kebijakan ini bisa memunculkan resistensi dari pihak-pihak yang selama ini menikmati privilese dari kursi komisaris maupun skema bonus.
Namun PPJNA 98 menilai risiko politik tersebut wajar dan harus dihadapi. “Setiap perubahan pasti ada resistensi. Tapi kalau Presiden konsisten, publik akan mendukung. Dan dukungan rakyat jauh lebih besar daripada kelompok kecil yang merasa dirugikan,” ungkap Anto.
Meski demikian, ada sejumlah tantangan yang harus diantisipasi. Pertama, diperlukan audit forensik agar setiap dugaan penyimpangan bisa dibuktikan secara sahih di pengadilan. Kedua, reformasi remunerasi perlu dirumuskan dengan jelas agar tidak menurunkan motivasi direksi yang memang bekerja keras. Ketiga, komunikasi publik harus konsisten agar investor tidak salah menafsirkan langkah pemerintah sebagai instabilitas manajemen.
PPJNA 98, yang berakar dari gerakan mahasiswa 1998, melihat agenda bersih-bersih BUMN sebagai kelanjutan dari cita-cita reformasi. Anto menyebut bahwa keberanian Presiden Prabowo memberantas praktik rente di BUMN merupakan jawaban atas tuntutan transparansi dan akuntabilitas yang digaungkan sejak dua dekade lalu.
“Dulu kita berjuang melawan praktik korupsi dan nepotisme. Kini, ketika Presiden mengambil langkah nyata untuk membereskan BUMN, kami merasa ini adalah bagian dari perjuangan panjang yang belum selesai. Reformasi harus hidup di tubuh BUMN,” pungkasnya.***
Foto : Istimewa
Editor : M. Nabil
(Aab)
