Bisnisnews.net || Pemerintah Kota Sukabumi menaruh perhatian serius terhadap penanggulangan Tuberkulosis (TBC) yang masih menjadi salah satu ancaman kesehatan terbesar di Indonesia. Wakil Wali Kota Sukabumi, Bobby Maulana, menegaskan bahwa Pemkot telah menyiapkan strategi berbasis data dan membentuk Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis (TP2TB) untuk mengawal eliminasi TBC hingga ke level kelurahan.
Menurut Bobby, langkah ini sejalan dengan arahan pemerintah pusat yang menargetkan percepatan eliminasi TBC. “Dengan kerja lintas sektor dan dukungan masyarakat, kami optimistis kasus TBC dapat ditekan secara signifikan di Sukabumi,” ungkapnya, Selasa (26/8/2025).
Ancaman Nyata TBC di Indonesia
Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, Indonesia menempati posisi kedua kasus TBC terbanyak di dunia setelah India. Setiap lima menit, dua orang meninggal akibat penyakit ini. Situasi tersebut mendorong pemerintah pusat menggandeng daerah untuk mempercepat upaya penanganan.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menekankan strategi utama berupa penemuan kasus aktif, pengobatan intensif, serta pencegahan berkelanjutan dengan dukungan Dana Alokasi Khusus (DAK). Sementara Menko PMK Pratikno menyoroti pentingnya kolaborasi lintas sektor dan penghapusan stigma sosial yang masih membayangi penderita TBC.
Komitmen Lokal, Harapan Nasional
Bagi Pemkot Sukabumi, penanganan TBC bukan hanya urusan kesehatan, tetapi juga menyangkut ketahanan sosial dan ekonomi masyarakat. Melalui TP2TB, Pemkot berupaya memastikan penderita terdeteksi lebih cepat dan mendapat pengobatan yang tepat.
“Ini bukan sekadar program kesehatan, tetapi bentuk perlindungan bagi warga. TBC berdampak pada produktivitas, kesejahteraan keluarga, bahkan masa depan anak-anak. Karena itu, langkah percepatan sangat mendesak,” tutur Bobby.
Forum komitmen percepatan penanggulangan TBC yang dihadiri delapan gubernur dan sejumlah kepala daerah di Jakarta menjadi titik awal konsolidasi nasional. Bagi Kota Sukabumi, forum tersebut memperkuat semangat bahwa eliminasi TBC hanya bisa dicapai bila pemerintah pusat dan daerah berjalan beriringan.***(RAF)
Editor : M. Nabil
