Bisnisnews.net || Rapat paripurna DPRD Kota Sukabumi, Senin (25/8/2025), tidak hanya menjadi forum formal untuk menyetujui Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025. Lebih dari itu, sidang yang dihadiri jajaran eksekutif dan legislatif tersebut menjadi ajang konsolidasi politik antara pemerintah kota dan DPRD demi memastikan kebijakan anggaran berjalan sesuai aspirasi masyarakat.
Sejak awal sidang, sembilan fraksi DPRD menyampaikan hasil resesnya yang berisi berbagai kebutuhan warga di daerah pemilihan masing-masing. Mulai dari infrastruktur dasar, layanan kesehatan, transportasi, hingga ruang ekspresi masyarakat. Semua aspirasi itu kemudian dipadukan dengan rencana pemerintah kota dalam dokumen perubahan APBD.
Wali Kota Sukabumi, Ayep Zaki, menekankan pentingnya kebersamaan dalam setiap tahap penyusunan APBD. “Perubahan anggaran ini hanya bisa tepat sasaran bila ada kesamaan persepsi antara eksekutif, legislatif, dan aparat pengawasan. Semua diarahkan untuk kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Pansus DPRD melalui R. Koesoemo Hutaripto juga menegaskan, perubahan APBD bukan sekadar menambah atau mengurangi pos belanja, melainkan instrumen untuk menjawab aspirasi warga yang belum terwadahi. Pansus bahkan menyoroti isu-isu strategis, seperti keberlanjutan rumah singgah di Bandung, pemetaan transportasi umum, hingga perlindungan penyandang disabilitas.
Momentum paripurna ini memperlihatkan bagaimana dinamika politik lokal berjalan: kritik, masukan, dan apresiasi dari DPRD bertemu dengan komitmen pemerintah kota untuk transparan dalam pengelolaan anggaran. Sinergi tersebut diharapkan dapat melahirkan kebijakan fiskal yang lebih akuntabel, inovatif, dan berdampak langsung bagi kehidupan warga Sukabumi.***(RAF)
Editor : M. Nabil
