Bisnisnews.net || Fenomena pengibaran bendera One Piece—simbol dari kelompok bajak laut fiksi dalam anime populer Jepang—di berbagai wilayah Indonesia, termasuk Kota Sukabumi, memicu perdebatan publik. Sebagian menganggapnya sebagai bentuk kritik sosial, sementara lainnya melihatnya sebagai ekspresi budaya populer generasi muda yang semakin vokal.
Di Kota Sukabumi, pemerintah tidak tinggal diam. Kepala Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), Khrisna Dwipayana, menyatakan bahwa fenomena ini tidak bisa serta-merta direspons dengan pendekatan represif, karena harus dilihat dari berbagai sudut pandang.
“Bisa saja pemasangan bendera tersebut merupakan bentuk kreativitas atau simbol kekecewaan terhadap situasi tertentu. Yang jelas, ini menyampaikan pesan—dan itu patut kita dengarkan,” ujar Khrisna, Rabu (6/8/2025).
Khrisna juga menegaskan bahwa tidak ada aturan khusus yang melarang pengibaran bendera non-resmi seperti bendera One Piece, selama tidak menggantikan atau merendahkan simbol negara.
“Selama tidak ada aturan tertulis yang secara spesifik melarangnya, dan tidak ada unsur penghinaan terhadap merah putih, aparat tidak bisa serta-merta menertibkan. Tapi kami tetap imbau agar masyarakat menjaga kehormatan simbol negara,” tuturnya.
Menurut Khrisna, peristiwa ini juga mencerminkan bagaimana budaya populer kini menjadi alat komunikasi sosial, bahkan politik. Ia menilai bahwa respons terbaik bukanlah pelarangan, melainkan mendekati pesan yang ingin disampaikan.
“Daripada melarang, mungkin kita sebagai pemerintah perlu menanyakan: apa yang ingin disuarakan oleh masyarakat, terutama anak muda, melalui simbol ini?” katanya.
Di sisi lain, Wali Kota Sukabumi Ayep Zaki menanggapi fenomena tersebut dengan santai. Menurutnya, selama tidak menimbulkan keresahan, pemerintah daerah memilih fokus pada isu yang lebih mendesak dan produktif.
“Kami tidak ingin terjebak pada isu-isu viral yang tidak konstruktif. Sukabumi adalah kota yang menjunjung tinggi toleransi. Kami lebih memilih memperkuat pembangunan dan layanan publik yang dirasakan langsung oleh masyarakat,” jelasnya.
Diketahui, tren bendera One Piece mulai marak menjelang peringatan HUT ke-80 Republik Indonesia. Di berbagai media sosial, banyak yang menafsirkan aksi ini sebagai sindiran terhadap kondisi sosial dan politik, namun ada juga yang menyebutnya sekadar bagian dari tren budaya populer yang sedang digemari anak muda.***(RAF)
Editor : Aab Abdul Malik
