Oleh : Dzikri Nur/ Pengamat Sosial
Wartain.com || Presiden Prabowo Subianto memasuki panggung kepemimpinan nasional dengan membawa harapan besar dan beban sejarah yang tidak kecil. Dunia berubah cepat. Peta kekuatan global digeser oleh perang dagang, krisis energi, hingga kecamuk geopolitik antara blok Barat dan Timur. Di tengah turbulensi itu, Indonesia dituntut bersikap strategis, cerdas, dan berdaulat.
Langkah awal yang mengejutkan publik adalah keberanian Prabowo dalam negosiasi dagang dengan Amerika Serikat. Tarif bea masuk produk Indonesia ke AS yang semula 32% berhasil diturunkan menjadi 19%. Sementara itu, produk-produk asal AS justru dibebaskan masuk ke pasar Indonesia.
Sekilas, ini tampak sebagai kemenangan diplomatik. Namun jika dilihat lebih dalam, benarkah Indonesia menang?
Dari Diplomasi ke Disrupsi Sistemik
Kita perlu menelusuri rekam jejak perjalanan luar negeri Prabowo sejak dilantik. Ia aktif mengunjungi berbagai negara: dari Cina, Jepang, Malaysia, Uni Emirat Arab, hingga Jerman dan Amerika Serikat. Sikapnya yang terbuka dan penuh diplomasi pragmatis memang dihargai di panggung global. Namun kita tak boleh lupa, setiap perjanjian bilateral punya dimensi sistemik yang jauh lebih dalam dari sekadar angka bea masuk.
Negosiasi dengan AS, yang menghasilkan penurunan tarif bagi ekspor Indonesia, tampaknya dilakukan dengan percaya diri. Tetapi kepercayaan diri ini harus dibaca hati-hati. Pasalnya, ketika AS mendapat kebebasan memasukkan produknya ke Indonesia tanpa tarif, maka bukan hanya pasar kita yang terancam dibanjiri produk asing, melainkan juga kedaulatan kita dalam mengatur struktur industri dan konsumsi nasional.
Efek Berantai: Dari Industri hingga Ideologi
Dampak kesepakatan ini tak hanya menyentuh sektor dagang, tapi menembus ke seluruh spektrum sistem negara. Industri dalam negeri terancam kalah bersaing. Petani, nelayan, pengrajin, hingga UKM akan menghadapi tekanan dari barang-barang impor murah berkualitas tinggi. Ini bukan hanya soal ekonomi mikro, tapi menyentuh eksistensi kemandirian bangsa.
Lebih dalam lagi, kedaulatan negara perlahan-lahan bisa digerus. Jika pasar kita dikuasai asing, maka kebijakan nasional menjadi rentan ditekan kepentingan luar. Ketika dominasi produk luar negeri meningkat, budaya konsumsi pun perlahan berubah. Indonesia akan menjadi pasar, bukan produsen. Menjadi pembeli, bukan pengatur.
Dalam spektrum sistem ketatanegaraan, kesepakatan dagang ini juga menyentuh ranah hukum, regulasi, fiskal, hingga ketahanan nasional. Negara harus mampu membentengi dirinya dengan kebijakan penguatan sektor primer dan hilirisasi industri agar kesepakatan itu tidak menjadi alat kolonialisasi gaya baru.
Rekomendasi Strategis bagi Presiden dan Kabinet Merah Putih
Sebagai evaluasi awal terhadap arah kebijakan kabinet, ada beberapa langkah yang perlu dipertimbangkan:
Audit Strategi Dagang Nasional – Segera lakukan telaah ulang terhadap kesepakatan dagang internasional agar tidak menjerumuskan bangsa pada jebakan pasar bebas yang timpang.
Penguatan Industri Dalam Negeri – Perlu ada investasi besar-besaran dalam sektor pertanian, perikanan, dan manufaktur lokal, agar rakyat tidak hanya menjadi konsumen barang asing.
Harmonisasi Lembaga Negara – Kementerian Perdagangan, Perindustrian, dan Keuangan harus duduk satu meja dalam menyusun skenario pertahanan ekonomi jangka panjang.
Resistensi Terhadap Tekanan Global – Indonesia harus mampu berkata “tidak” pada tekanan dagang yang tak seimbang. Hubungan bilateral harus berbasis timbal balik, bukan ketundukan.
Memperkuat Narasi Nasional – Media, pendidikan, dan pemimpin opini harus membangun narasi cinta produksi lokal dan membela kedaulatan ekonomi bangsa.
Penutup: Antara Realitas dan Harapan
Rakyat Indonesia mencintai pemimpinnya. Tapi cinta harus dibarengi keberanian untuk mengkritik. Apa yang dilakukan Presiden Prabowo dalam arena diplomasi internasional patut diapresiasi. Namun, rakyat menunggu jaminan bahwa semua langkah itu tak menjual masa depan negara hanya demi keuntungan jangka pendek.
Negara bukan hanya tentang angka-angka ekonomi. Ia adalah jiwa, harga diri, dan kehormatan bangsa. Maka, di tengah arus besar globalisasi, mari kita jaga Indonesia agar tetap berpijak pada bumi sendiri — kuat, merdeka, dan berdaulat.***
Foto : Istimewa
Editor : M. Nabil
(Aab)
