Bisnisnews.net || Pemerintah Kota Sukabumi terus memantapkan langkah dalam membangun birokrasi yang solutif dan adaptif dengan menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Pelaporan Inovasi Daerah, Kamis (24/7/2025) di kantor Bappeda. Kegiatan ini bukan sekadar persiapan menghadapi Innovative Government Award (IGA) 2025, tetapi menjadi bagian dari perubahan mendasar dalam cara kerja birokrasi.
Wali Kota Sukabumi, Ayep Zaki, menegaskan bahwa inovasi harus lahir dari kebutuhan nyata masyarakat dan bukan sekadar proyek administratif yang berhenti di atas kertas. Menurutnya, perubahan tata kelola harus dimulai dari perubahan pola pikir (mindset) aparatur pemerintahan—dari yang semula sekadar menjalankan tugas, menjadi pencipta solusi.
“Yang dibutuhkan masyarakat hari ini bukan birokrasi yang rumit, tapi yang tanggap dan kreatif. Inovasi bukan tujuan, tapi alat untuk menyelesaikan masalah,” tegasnya.
Ayep menyampaikan pentingnya membangun entrepreneurial bureaucracy—yakni birokrasi yang mampu menghadirkan terobosan, bahkan menghasilkan nilai ekonomi. Ia menekankan agar perangkat daerah mengembangkan unit layanan seperti BLUD dan BUMD dengan orientasi kinerja dan keberlanjutan fiskal.
Menurutnya, penguatan inovasi daerah harus berbasis data, terencana, dan terintegrasi dengan dokumen pembangunan seperti RPJMD. Oleh karena itu, setiap perangkat daerah wajib memiliki peta jalan inovasi yang jelas dan berorientasi pada hasil.
Beberapa isu strategis yang disorot Ayep sebagai prioritas inovasi antara lain: pengelolaan sampah, revitalisasi pasar, pengaturan parkir, perencanaan tata ruang, dan optimalisasi layanan air bersih. Ia menilai, sektor-sektor tersebut memiliki dampak langsung pada kualitas hidup warga, sehingga inovasi di bidang ini harus menjadi perhatian utama.
Dalam Bimtek ini, para peserta diajak untuk tidak hanya memahami teknis pelaporan, tetapi juga membangun komitmen bersama bahwa inovasi adalah bagian dari budaya kerja, bukan instruksi sesaat. Diskusi lintas perangkat daerah dilakukan untuk merumuskan format pelaporan yang bukan hanya memenuhi standar penilaian, tetapi juga memperkuat dampak di lapangan.
Wali Kota juga mendorong kolaborasi lintas sektor, baik dengan pemerintah pusat, sektor swasta, hingga filantropi melalui wakaf produktif. Menurutnya, inovasi akan lebih efektif bila lahir dari sinergi, bukan kerja parsial.
“Tidak semua inovasi butuh anggaran besar. Kadang cukup dengan kemauan berubah dan keberanian mencoba,” ujar Ayep menutup arahannya.
Dengan langkah ini, Pemkot Sukabumi tidak hanya membidik posisi dalam daftar kota terinovatif, tetapi juga membangun fondasi birokrasi yang lincah, solutif, dan mampu mengikuti ritme perubahan zaman demi pelayanan publik yang lebih baik.***(RAF)
Editor : M. Nabil
