Bisnisnews.net || Pemerintah Kota Sukabumi terus mendorong transformasi pembangunan berbasis komunitas melalui penguatan peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM). Salah satu wujud nyatanya adalah penyaluran bantuan hibah yang secara resmi diserahkan kepada seluruh LPM se-Kota Sukabumi dalam acara yang digelar di Balai Kota, Senin (21/7/2025).
Bantuan ini tidak hanya dimaknai sebagai dukungan finansial, namun juga sebagai bentuk kepercayaan kepada masyarakat untuk terlibat langsung dalam proses pembangunan. Wali Kota Sukabumi, Ayep Zaki, menegaskan bahwa penguatan LPM adalah langkah strategis untuk memperluas partisipasi publik secara konkret.
“LPM bukan sekadar mitra administratif, tapi garda depan perubahan di tingkat kelurahan. Melalui mereka, program pemerintah bisa lebih tepat sasaran dan sesuai kebutuhan warga,” ujar Ayep.
Ia menekankan pentingnya mendorong masyarakat agar tidak hanya menjadi objek pembangunan, tetapi juga aktor utama dalam menentukan arah dan prioritasnya. Dalam konteks ini, LPM diharapkan mampu menjembatani komunikasi antara warga dan pemerintah, sekaligus mengawal pelaksanaan program yang menyentuh kebutuhan riil.
Tak hanya itu, Wali Kota juga memaparkan sejumlah inisiatif penguatan ekonomi komunitas, salah satunya pemberian insentif kepada pelaku sosial seperti ketua RT/RW, guru ngaji, marbot, hingga ke depan direncanakan menyasar guru madrasah. Langkah ini dinilai sebagai bentuk apresiasi terhadap peran mereka dalam menjaga kohesi sosial di lingkungan masing-masing.
“Program ini bertujuan bukan hanya memperkuat daya beli, tapi juga membangun semangat gotong royong dan ketahanan sosial ekonomi warga,” jelasnya.
Pemkot Sukabumi pun sedang memperkuat sistem penyaluran bantuan sosial berbasis data yang akurat dan terverifikasi. Salah satunya melalui program distribusi beras kepada lebih dari 3.500 penerima manfaat yang dananya bersumber dari sinergi dengan mitra CSR.
Ayep juga menyoroti potensi wakaf sebagai pilar ekonomi umat. Ia menyampaikan bahwa dana wakaf selama ini telah dimanfaatkan tidak hanya untuk pembangunan masjid, tetapi juga untuk program sosial dan ekonomi seperti santunan anak yatim hingga pembiayaan lunak bagi pelaku UMKM.
“Wakaf harus dilihat sebagai investasi sosial jangka panjang. Ini tentang kemandirian umat, bukan sekadar simbol keagamaan,” katanya.
Pada kesempatan yang sama, Ayep kembali mengingatkan pentingnya menjaga netralitas aparatur sipil negara dalam menyongsong tahun-tahun politik. Menurutnya, profesionalisme birokrasi adalah kunci kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
“ASN harus berdiri di tengah. Fokus melayani, bukan berpolitik. Masyarakat menilai kita dari kerja, bukan wacana,” tutupnya.***(RAF)
Editor : M. Nabil
