Bisnisnews.net || Kami, Komunitas Aliansi Wartawan Investigatif Gedung Sate Indonesia (KAWANI), menyampaikan keprihatinan mendalam atas serangkaian pernyataan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) yang kami nilai melemahkan peran jurnalis dan merendahkan martabat kerja jurnalistik di hadapan publik dan forum-forum resmi negara.
1. Dalam beberapa kesempatan, termasuk di depan anggota DPR RI dan dalam pidato Musrenbang, KDM menyatakan kebanggaannya melakukan efisiensi anggaran publikasi di Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Barat. Ia menyebut cukup menggunakan kanal YouTube pribadi “KDM Channel” untuk menyebarkan informasi pemerintahan. Pernyataan ini, secara tersirat maupun tersurat, mencerminkan anggapan bahwa kehadiran jurnalis tidak lagi relevan.
2. Bahkan, KDM secara eksplisit menyatakan tidak ingin “dibuntuti” atau selalu membawa wartawan dalam setiap kegiatan. Ini bukan hanya bentuk pelecehan terhadap tugas jurnalistik, tetapi juga mencerminkan ketidaktahuan mendasar mengenai fungsi pers sebagai kontrol sosial dan pengawas jalannya pemerintahan.
3. Lebih lanjut, KDM mengasosiasikan kritik terhadap dirinya sebagai bentuk kegusaran media akibat pemotongan anggaran publikasi. Ini adalah kesimpulan keliru sekaligus simplistik. KDM gagal membedakan antara kerja jurnalistik yang independen, kritis, dan berbasis fakta, dengan biaya iklan atau publikasi berbayar yang bersifat transaksional dan promosi.
Kami mengingatkan Gubernur: jurnalis bukan pegawai humas, bukan pembawa kamera pribadi, apalagi buzzer politik. Kerja jurnalistik hadir bukan untuk menyenangkan, tetapi untuk menyeimbangkan narasi kekuasaan. Ia hadir bukan karena dibayar, tapi karena demokrasi membutuhkan transparansi dan akuntabilitas.
Dengan ini, kami menyatakan:
• Menolak setiap bentuk pelemahan terhadap kerja jurnalistik atas nama efisiensi anggaran.
• Mendesak Gubernur Dedi Mulyadi untuk membuka ruang yang setara bagi jurnalis dalam menjalankan fungsi kontrol sosial, bukan justru mengasingkan mereka.
• Mengajak seluruh institusi pers dan komunitas jurnalis di Jawa Barat untuk tetap menjaga marwah profesi dan tidak tunduk pada narasi-narasi kekuasaan yang mendistorsi fakta.
• Meminta DPRD Jawa Barat dan Dewan Pers untuk mengevaluasi pola komunikasi publik Pemprov Jabar yang semakin eksklusif dan tidak partisipatif.
Kritik bukan karena anggaran dikurangi. Kritik muncul karena kebenaran tidak boleh dibungkam. Bila kebenaran hanya disiarkan lewat kanal pribadi, maka yang tumbuh bukan informasi, melainkan propaganda.
Kami, KAWANI, akan tetap berdiri tegak menjaga integritas profesi ini—dengan atau tanpa anggaran. (Bandung, 8 Mei 2025).***
Foto : Istimewa
Editor : M. Nabil
(Aab)
