Bisnisnews.net || Persoalan ketimpangan tarif dan potongan layanan antar operator transportasi online menjadi sorotan utama dalam audiensi antara Aliansi Desak (Driver Online Sukabumi Bergerak) dan Komisi I DPRD Kota Sukabumi, Rabu (8/5/2025). Dalam pertemuan yang digelar di Gedung DPRD tersebut, para driver menyampaikan keluhan terkait besarnya potongan dari pihak operator dan tidak meratanya sistem tarif antar platform seperti Maxim dan Indriver.
Menurut perwakilan Aliansi Desak, perbedaan skema tarif ini tidak hanya berdampak pada penghasilan mereka, tetapi juga menciptakan persaingan tidak sehat antarsesama driver di lapangan.
“Kami hanya ingin keadilan tarif. Potongan dari operator sangat besar, belum lagi harga layanan yang sangat murah di salah satu aplikasi, sementara beban operasional kami sama,” ujar salah satu perwakilan driver dalam audiensi.
Selain soal tarif, driver juga menyoroti absennya jaminan sosial dari pihak aplikator, serta mendesak agar pemerintah menerapkan sanksi bagi operator yang tidak mengikuti regulasi ketenagakerjaan.
Dalam audiensi yang turut dihadiri perwakilan operator Maxim dan Indriver, serta pejabat dari Dinas Perhubungan, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Sosial, dan Dinas Kominfo Kota Sukabumi, Kepala Dinas Perhubungan Imran Wardhani menjelaskan bahwa kewenangan pemerintah daerah dalam mengatur operasional aplikasi transportasi online sangat terbatas.
“Namun kami akan terus menyuarakan aspirasi ini ke tingkat pusat, karena ini menyangkut hajat hidup banyak masyarakat,” ucap Imran.
Sekretaris Komisi I DPRD Kota Sukabumi, Iyus Yusuf, menyatakan pihaknya akan merumuskan hasil audiensi bersama internal DPRD untuk selanjutnya diteruskan kepada wali kota dan kementerian terkait.
“Akan kami bahas di internal dulu agar formulasi aspirasi ini jelas. Target kami, suara driver online Sukabumi bisa didengar pemerintah pusat,” ujarnya.
Aliansi Desak berharap tindak lanjut konkret dari pemerintah agar ekosistem transportasi online lebih adil dan layak, baik dari sisi pendapatan, perlindungan sosial, maupun regulasi tarif. Mereka menegaskan perjuangan ini akan terus dilakukan hingga ada perubahan nyata di lapangan.***(RAF)
Editor : M. Nabil
