Bisnisnews.net || Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan, Presiden Prabowo Subianto memberi arahan kepada para menterinya untuk menahan diri dalam memberikan komentar terkait kebijakan tarif impor Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.
Prabowo meminta kepada anggota Kabinet Merah Putih yang tidak bersinggungan langsung untuk memberikan komentar ataupun pendapat terkait kebijakan Trump itu.
“Bapak Presiden menekankan agar kita semua menahan diri untuk tidak memberikan komentar ataupun pendapat atas penerapan kebijakan tarif yang dilakukan oleh Amerika Serikat tersebut,” ujar Prasetyo kepada wartawan, Minggu (6/4/2025).
Prasetyo menjelaskan, mereka yang dipersilakan untuk memberi komentar adalah Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri Sugiono, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Namun, menurut Prasetyo, komentar yang disampaikan juga harus tetap menjaga stabilitas ekonomi dalam negeri.
“Menko Perekonomian, Menteri Luar Negeri, dan Menteri Keuangan dipersilakan menyampaikan komentar sesuai porsinya dengan tujuan untuk, sekali lagi, menjaga stabilitas dan situasi tetap kondusif, utamanya bidang ekonomi di dalam negeri,” katanya.
Sebelumnya, Donald Trump menetapkan tarif timbal balik yang berlaku bagi lebih dari 180 negara dan wilayah berdasarkan kebijakan perdagangan baru yang luas. Dalam sebuah daftar yang juga telah tersebar di media sosial, Trump menunjukkan tarif baru yang akan dikenakan AS pada setiap negara dan wilayah, termasuk Uni Eropa.
Dilansir dari CNBC, Kamis (3/4/2025), Indonesia juga tak luput dari penetapan tarif timbal balik yang disebut Trump sebagai pengumuman “Hari Pembebasan” ini. Dalam daftar tersebut juga terlihat, AS akan mengenakan tarif timbal balik sebesar 32 persen untuk Indonesia.
Besaran tarif impor ini relatif besar dibandingkan negara-negara Asia Tenggara lain. Sebagai pembanding, Malaysia dikenakan tarif timbal balik senilai 24 persen, dan Filipina memiliki tarif timbal balik 17 persen. Kemudian, Singapura dikenai tarif timbal balik yang lebih landai yakni 10 persen. Meskipun demikian, negara seperti Vietnam dan Thailand justru mendapat tekanan tarif lebih berat dengan dikenakan tarif timbal balik balik AS yang lebih tinggi. Vietnam misalnya dikenakan tarif timbal balik 46 persen dan Thailand 36 persen.***
Foto : Istimewa
Editor : M. Nabil
(Aab)
