Bisnisnews.net || Sebanyak 210 ribu orang bakal mendapatkan pelatihan dalam pengelolaan Koperasi Desa Merah Putih sebagai bagian dari upaya pemerintah meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi mulanya menegaskan program ini merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto untuk melindungi petani dan warga desa dari sistem ekonomi yang tidak adil.
“Pak Prabowo ini memang hatinya untuk koperasi dan rakyat. Karena itulah ide pembentukan Kopdes yang dicanangkan oleh beliau dan diperintahkan kepada saya ini,” ujar Budi Arie dalam acara Buka Puasa Bersama Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia di JCC Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (14/3).
Menurutnya, program Koperasi Desa Merah Putih dirancang untuk mengatasi tantangan ekonomi pedesaan, termasuk praktik tengkulak dan rentenir yang merugikan masyarakat.
“Bagaimana untuk melindungi masyarakat, khususnya masyarakat desa, supaya tidak terjerat rentenir, tengkulak, dan sistem ekonomi yang tidak adil di desa. Petani dibeli murah, sementara orang kota disuruh belinya mahal,” lanjutnya.
Ia pun menyebut 70 ribu koperasi desa akan dibentuk, dengan masing-masing dikelola oleh tiga orang, sehingga total ada 210 ribu orang yang akan dilatih.
“Karena itu kerja sama dengan Kadin pasti kita butuhkan,” ujar Budi Arie.
Ia juga menekankan program Koperasi Desa Merah Putih memiliki peran penting dalam menekan angka kemiskinan ekstrem yang masih mencapai 3 juta orang di desa-desa.
Menurutnya, koperasi dapat menjadi solusi dalam meningkatkan pendapatan masyarakat serta mendukung target Indonesia Emas 2045.
“Karena koperasi itu wujud dari demokrasi ekonomi dan juga bagaimana cara berusaha yang bisa saling menyejahterakan dan bisa mengangkat ekonomi rakyat dari kemiskinan,” tegasnya.
Budi Arie menambahkan pertumbuhan ekonomi nasional yang ditargetkan mencapai 8 persen tak bisa hanya bertumpu pada perkotaan, melainkan harus melibatkan desa sebagai kekuatan utama.
Saat ini, menurutnya, kontribusi ekonomi nasional masih didominasi oleh kota sebesar 85 persen, sedangkan desa hanya 15 persen, padahal secara wilayah, 91 persen Indonesia adalah desa.
“Kita berharap komposisi ini bisa kita perbaiki sehingga kemajuan Indonesia bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat dan seluruh rakyat Indonesia,” ujar dia lebih lanjut.***
Foto : Istimewa
Editor : M. Nabil
(Aab)
