Bisnisnews.net – Masa depan ketahanan pangan Indonesia membutuhkan dukungan sumber daya manusia yang mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Regenerasi petani, peternak, dan nelayan menjadi agenda penting agar sektor pangan tidak hanya mampu meningkatkan produksi, tetapi juga berkembang melalui inovasi, teknologi, dan penguatan ekonomi masyarakat.
Isu tersebut mengemuka dalam Forum Innovation for Food Security and Sustainability (Innofood) 2026 yang diinisiasi Dewan Pimpinan Nasional Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (DPN HKTI) di Nusantara International Convention Exhibition (NICE), PIK 2, Tangerang, Jumat (13/11/2026).
Forum bertema “Regenerasi SDM Pertanian dan Perikanan” itu menjadi wadah untuk membahas berbagai tantangan dalam menyiapkan generasi penerus sektor pangan, mulai dari penguasaan teknologi hingga kemampuan membangun usaha yang berkelanjutan.
Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan Ashaf, yang juga menjabat Wakil Ketua Umum DPN HKTI, mengingatkan bahwa generasi muda harus mendapat ruang lebih besar dalam pembangunan sektor pertanian dan perikanan.
Menurutnya, perubahan pola pengelolaan sektor pangan membutuhkan sumber daya manusia yang tidak hanya mengandalkan cara-cara konvensional, tetapi juga mampu memanfaatkan perkembangan teknologi dan menciptakan terobosan baru.
“Anak muda perlu menjadi penggerak perubahan melalui penguasaan teknologi, inovasi, dan kewirausahaan,” katanya.
Didit menilai, kemampuan tersebut dapat menjadi modal untuk meningkatkan produktivitas, mengembangkan kesempatan usaha, serta menjaga potensi sumber daya laut agar tetap menjadi penopang kebutuhan pangan nasional.
“Langkah ini juga penting untuk mempersiapkan Indonesia menghadapi target Indonesia Emas 2045,” ucapnya.
Pembahasan dilanjutkan melalui diskusi yang dipandu Ananda Bahri Prayudha dengan menghadirkan Direktur Utama PT Perikanan Indonesia (Persero), Titik Mustikasari, dan Direktur Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat Badan Gizi Nasional (BGN), Suwatin.
Dalam pemaparannya, Titik menyoroti masih perlunya peningkatan kemampuan pelaku usaha perikanan dalam memanfaatkan teknologi modern. Menurutnya, ketersediaan peralatan dan inovasi belum cukup apabila tidak diikuti kesiapan orang-orang yang menggunakannya.
“Teknologi perikanan modern sebenarnya sudah tersedia. Tantangan kita adalah memastikan nelayan, pembudidaya, dan pelaku usaha mampu mengoperasikan serta memanfaatkannya secara optimal,” jelasnya.
Ia menilai, peningkatan kompetensi SDM harus menjadi bagian dari proses modernisasi sektor perikanan. Pengembangan fasilitas produksi dan penerapan inovasi perlu disertai pembekalan keterampilan bagi masyarakat yang terlibat langsung di dalamnya.
“Penguatan kapasitas pelaku perikanan harus berjalan seiring dengan pembaruan sarana produksi dan pengembangan inovasi. Dengan begitu, pemanfaatan teknologi dapat memberikan hasil yang lebih maksimal,” lanjut Titik.
Ia juga mengaitkan pengembangan SDM dengan agenda Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dan visi Indonesia Emas 2045, terutama dalam mendorong kemandirian serta swasembada pangan.
Sementara itu, Suwatin mengangkat sisi lain dari penguatan sektor pangan melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, program tersebut dapat menjadi penggerak permintaan produk pertanian, peternakan, dan perikanan apabila kebutuhan bahan bakunya melibatkan produsen lokal.
Dengan jumlah penerima manfaat sekitar 58 juta orang, MBG memiliki kebutuhan pasokan pangan yang besar. Dari anggaran Rp15.000 untuk setiap porsi, sekitar Rp10.000 dialokasikan untuk pembelian bahan baku.
“Besarnya kebutuhan bahan baku MBG dapat menjadi kesempatan bagi produsen lokal untuk memperluas pemasaran. Potensi tersebut mencakup hasil pertanian, komoditas ikan, hingga berbagai produk protein hewani sesuai keunggulan daerah,” paparnya.
Suwatin menerangkan, Peraturan BGN Nomor 10 Tahun 2026 telah mengatur pelibatan pelaku usaha lokal dalam memasok kebutuhan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Kelompok usaha mikro dan kecil, koperasi, serta badan usaha milik desa (BUM Desa) mendapatkan prioritas dalam skema pengadaan. Sumber pasokan juga diarahkan berasal dari wilayah terdekat, dimulai dari tingkat kecamatan, kemudian kabupaten/kota hingga provinsi.
“Kami mendorong agar pengadaan bahan baku mengutamakan pelaku usaha di sekitar lokasi SPPG. Selain mendekatkan rantai distribusi, kebijakan ini juga diharapkan memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat setempat,” ungkapnya.
Untuk membuka akses tersebut, pembinaan terhadap produsen lokal perlu diperkuat. Bentuk dukungannya meliputi pendampingan usaha, pelatihan teknis, peningkatan standar mutu, digitalisasi, serta fasilitasi permodalan.
Meski demikian, Suwatin mengakui belum semua produsen kecil siap memenuhi kebutuhan program dalam skala besar. Kapasitas produksi yang terbatas, pasokan yang belum stabil akibat perubahan musim, serta penanganan higiene dan pascapanen masih menjadi kendala.
Di samping itu, sistem ketertelusuran produk perlu diperbaiki. Sejumlah pelaku usaha juga masih menghadapi persoalan kelembagaan, administrasi, pengelolaan keuangan, dan kemampuan distribusi.
Untuk meningkatkan kesiapan tersebut, terdapat enam aspek kompetensi yang perlu diperkuat, yakni kemampuan menghasilkan produk, menjaga kualitas, membangun kelembagaan, mengelola bisnis, mengatur rantai pasok, serta menjalin kemitraan.
“Petani tidak cukup hanya didorong untuk meningkatkan produksi. Mereka juga perlu mendapatkan pendampingan, diperkuat organisasinya, dan dibantu agar memiliki akses terhadap pasar,” tegas Suwatin.
Ia menambahkan, pemasok yang ingin terlibat dalam program MBG harus memenuhi persyaratan administrasi dan kualitas. Di antaranya memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), memenuhi standar higiene dan mutu, serta tercatat dalam pendataan Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG).
Dalam hal ini, HKTI dinilai dapat mengambil peran sebagai penghubung antara kebutuhan bahan pangan SPPG dengan potensi produksi masyarakat di berbagai daerah.
“HKTI dapat membantu mengidentifikasi potensi produsen dan komoditas unggulan daerah. Selain itu, kelompok tani dan peternak juga perlu diperkuat melalui koperasi atau agregator agar memiliki kapasitas produksi dan manajemen usaha yang lebih baik,” ujarnya.
Keterlibatan organisasi tersebut juga diharapkan mampu membantu mempertemukan produsen dengan kebutuhan pasar, sekaligus memastikan harga yang wajar dan pembayaran kepada pemasok berjalan dengan baik.
Suwatin turut menekankan pentingnya tata kelola kemitraan yang terbuka. Menurutnya, hubungan antara pemasok dan penyelenggara layanan gizi harus didukung administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan, mulai dari proses seleksi mitra hingga pembayaran.
“Indikator kemitraan perlu ditopang bukti transaksi, bukan hanya surat pernyataan atau daftar nama mitra,” katanya.
Berbagai pembahasan dalam Innofood 2026 tersebut memperlihatkan bahwa pembangunan ketahanan pangan membutuhkan keterlibatan banyak pihak. Peningkatan produksi harus diikuti pengembangan kualitas SDM, penguatan organisasi produsen, serta sistem distribusi yang mampu menghubungkan hasil produksi dengan kebutuhan pasar.
Regenerasi di sektor pertanian dan perikanan pun menjadi pekerjaan penting agar generasi muda memiliki kesempatan sekaligus kemampuan untuk mengembangkan usaha pangan. Dengan dukungan teknologi, pendampingan, dan akses pasar yang memadai, potensi pertanian hingga perikanan diharapkan dapat menjadi kekuatan ekonomi yang berkelanjutan.***(RAF)
Editor: M. Nabil