Bisnisnews.net – Beredar kabar di media sosial yang menyebut pengusaha wajib menyetorkan dana cadangan pesangon ke Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) langsung dibantah Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).
Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI-JSK) Kemnaker, Indah Anggoro Putri, menegaskan informasi tersebut hoaks.
Indah memastikan Kemnaker tidak pernah menyatakan Danantara akan menjadi pengelola dana cadangan pesangon. Bahkan Kemnaker sendiri tidak pernah mengklaim akan mengelola dana tersebut.
“Sampai sekarang belum ada keputusan pemerintah mengenai lembaga yang akan mengelola dana cadangan pesangon,” tegas Indah di Jakarta, Minggu (15/11/2026).
Ia menjelaskan, amanat pembentukan Dana Cadangan Pesangon memang tertuang dalam Pasal 253 UU Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan, namun aturan itu masih menunggu peraturan pelaksanaan.
Artinya, semua aspek teknis seperti mekanisme pengelolaan, tata kelola, sumber pendanaan, bentuk organisasi pengelola, hingga pertanggungjawaban belum ditetapkan.
Untuk itu, pemerintah akan terlebih dahulu menggelar konsultasi publik dan menjaring aspirasi dari tripartit – pengusaha, pekerja/buruh, dan pemangku kepentingan lainnya.
“Pengaturan mengenai dana cadangan pesangon perlu dibahas secara komprehensif. Kita ingin memastikan aturannya mempertimbangkan kepentingan pekerja sekaligus keberlangsungan dunia usaha,” ujarnya.
Indah pun menegaskan, penyebutan Danantara maupun Kemnaker sebagai pengelola dana pesangon saat ini belum memiliki dasar hukum resmi.
Kemnaker meminta masyarakat, terutama pengusaha dan pekerja, tidak mudah percaya dan ikut menyebarkan informasi yang belum terverifikasi.***
Editor: M. Nabil
(Aab)