Wartain.com – Kasus perundungan, anak putus sekolah, KDRT hingga kejahatan seksual yang menyasar generasi muda mendorong Pemerintah Kabupaten Sukabumi bertindak lebih progresif.
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Sukabumi menjadikan Konvensi Hak Anak (KHA) 2026 sebagai fondasi utama perlindungan anak yang komprehensif.
Kepala DP3A Kabupaten Sukabumi, Agus Sanusi, menyebut perlindungan anak bukan sekadar urusan administratif, tapi benteng untuk menyelamatkan masa depan anak-anak Sukabumi.
“Di tengah dinamika sosial dan maraknya kasus kekerasan maupun eksploitasi terhadap anak saat ini, kita tidak boleh tinggal diam. KHA menjadi pijakan utama Pemkab untuk memastikan setiap anak terjamin hak hidup, tumbuh kembang, perlindungan, hingga hak partisipasinya,” tegas Agus, Rabu 11 November 2026.
Untuk memperkuat status Kabupaten Layak Anak (KLA), DP3A menggelar sejumlah agenda strategis. Puncaknya adalah Kegiatan Konvensi Hak Anak Kabupaten Sukabumi pada 26-28 Oktober 2026 lalu.
Sebelumnya, DP3A juga telah melaksanakan dua agenda penting:
Pada Juni 2026, DP3A memperingati Hari Bermain Internasional untuk mengkampanyekan Pasal 31 KHA tentang hak anak untuk bermain dan berekreasi dengan aman.
Kemudian pada 14 September 2026 di Aula PKK Pendopo, DP3A mengukuhkan Forum Anak Daerah (FAD) Kabupaten Sukabumi periode 2026-2028 sebagai corong aspirasi anak dalam pembangunan.
Menurut Agus, seluruh program tersebut berpedoman pada empat prinsip universal KHA PBB: non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak hidup dan tumbuh kembang, serta penghargaan terhadap pendapat anak.
Dengan melibatkan FAD, pemerintah ingin anak tidak hanya menjadi objek perlindungan, tapi subjek yang didengar suaranya.
“Sinergi pemerintah, masyarakat, dan keluarga adalah kunci. Kita ingin Sukabumi benar-benar menjadi kabupaten yang aman, inklusif, dan ramah anak,” pungkasnya.***
Editor: M. Nabil
(Aab)
