Bisnisnews.net – Menteri Keuangan Suahasil Nazara menegaskan pemerintah tidak melakukan efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan cara memangkas anggaran belanja secara sembarangan.
Efisiensi, yang ia sebut sebagai penajaman belanja negara, dilakukan untuk memastikan anggaran yang telah dialokasikan benar-benar digunakan dan menghasilkan output sesuai rencana. Langkah tersebut akan terus dilanjutkan.
“Penajaman belanja negara itu dilakukan sepanjang tahun. Bukan hanya di satu titik lalu sudah itu tidak ada penajaman lagi,” kata Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTa, Jumat (18/9/2026).
Menurutnya, penajaman anggaran bukan berarti pemerintah langsung memotong alokasi belanja kementerian dan lembaga (K/L). Pemerintah akan terlebih dahulu melihat pelaksanaan kegiatan di lapangan dan berkomunikasi dengan K/L terkait.
“Penajaman itu bukan berarti potong anggaran, bukan. Penajaman itulah memastikan bahwa alokasi yang ada digunakan dan menghasilkan output sesuai dengan rencananya,” ujarnya.
Ia menjelaskan sejak September dirinya telah meminta Direktorat Jenderal Anggaran untuk melihat kembali belanja K/L, termasuk kegiatan yang kontraknya belum selesai. Namun evaluasi tersebut tidak serta-merta dilakukan dengan pemangkasan.
“Lihat lagi, tapi bukan berarti kemudian langsung main potong. Bicara dengan KL-nya, bangun komunikasi,” jelasnya.
Sebelumnya, pemerintah mencatat realisasi belanja negara hingga 31 Agustus 2026 mencapai Rp1.791,5 triliun, naik 29 persen secara tahunan (yoy). Belanja K/L tumbuh 33 persen dibanding periode yang sama tahun lalu, yang dinilai menunjukkan aktivitas dan proyek pemerintah berjalan lebih cepat.
Di sisi lain, pemerintah tetap mempertahankan perkiraan defisit APBN 2026 sebesar 2,85 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu Ferry Ardiyanto mengatakan outlook tersebut masih menjadi baseline pemerintah, meski pemerintah tetap melakukan stress testing terhadap berbagai skenario, termasuk kenaikan harga minyak, perubahan nilai tukar, dan perubahan yield surat berharga negara.
“Outlook defisit 2,85 persen dari PDB ini masih menjadi baseline pemerintah,” ujarnya.
Sementara itu, realisasi defisit APBN hingga 31 Agustus 2026 tercatat Rp240,1 triliun atau 0,93 persen terhadap PDB. Keseimbangan primer juga masih positif sebesar Rp154 triliun.
Untuk 2027, Suahasil menegaskan pemerintah tetap menggunakan batas defisit maksimal 3 persen sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
“Kami menggunakan 3 persen sebagai maksimum defisit APBN. Dan saya komit untuk itu,” kata Suahasil.
Ia menegaskan pemerintah akan tetap bekerja berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, meski terdapat wacana untuk menaikkan batas defisit di atas 3 persen.
“Karena itu ketika mengajukan 2027, kita menggunakan defisit estimasi 2,4 persen dari produk domestik bruto,” ujarnya.
Pengelolaan fiskal, kata dia, tidak hanya mempertimbangkan angka di atas kertas, tetapi juga ekspektasi pelaku ekonomi. Karena itu pemerintah perlu menjaga kredibilitas pengelolaan APBN.
“Kita ingin memastikan Kementerian Keuangan taat Undang-undang,” tutupnya.***
Editor: M. Nabil
(Aab)
