Bisnisnews.net – Pemerintah Kota Sukabumi menyiapkan penataan kawasan permukiman kumuh di tiga wilayah yang ditargetkan mulai dikerjakan pada 2027. Program tersebut menyasar kawasan Situmekar, Cikundul dan Karangtengah.
Rencana itu disampaikan Wakil Wali Kota Sukabumi Bobby Maulana saat menghadiri Forum Koordinasi Penanganan Permukiman Kumuh Terpadu di Auditorium Soemitro Djojohadikusumo, Gedung B.J. Habibie, Jakarta Pusat, Senin (14/9/2026).
Bobby mengatakan, Pemkot Sukabumi sebelumnya mengajukan penanganan permukiman kumuh di lima wilayah. Dari pengajuan tersebut, tiga wilayah telah memperoleh persetujuan untuk ditindaklanjuti.
Menurutnya, penataan kawasan tidak hanya menyangkut pembenahan fisik, tetapi juga membutuhkan kesediaan dan keterlibatan masyarakat. Terlebih, pola penataan yang akan diterapkan berbeda dengan program sebelumnya.
Jika sebelumnya menggunakan lahan milik pemerintah daerah, pada tahap berikutnya sebagian lahan milik warga akan dihibahkan untuk mendukung pembangunan infrastruktur lingkungan.
Lahan tersebut nantinya dapat dimanfaatkan untuk pelebaran jalan, pembangunan drainase maupun fasilitas lingkungan lainnya.
“Pemerintah Kota Sukabumi melalui Bappeda dan DPUTR akan melakukan pendekatan serta membangun kolaborasi dengan masyarakat agar penataan kawasan dapat berjalan optimal dan mewujudkan lingkungan yang lebih tertib, asri, sehat, memiliki sanitasi serta air bersih yang baik,” ujar Bobby.
Pemkot Sukabumi memiliki pengalaman dalam menjalankan penataan kawasan kumuh secara terpadu. Salah satunya dilakukan di kawasan Cipelang dengan dukungan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tematik pada 2025.
Penanganan di kawasan tersebut mencakup pembenahan bangunan, jalan lingkungan, sanitasi, persampahan, fasilitas umum dan fasilitas sosial. Konsolidasi lahan juga dilakukan untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat melalui sertifikat hak milik.
Bobby berharap pendekatan serupa dapat diterapkan dalam penataan tiga kawasan yang telah mendapat persetujuan tersebut. Kolaborasi pemerintah dan warga dinilai menjadi bagian penting agar pembenahan kawasan dapat memberikan dampak yang lebih luas.
Sementara itu, Forum Koordinasi Penanganan Permukiman Kumuh Terpadu digelar untuk memperkuat sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam menangani kawasan permukiman kumuh.
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan, persoalan permukiman kumuh perlu ditangani secara terpadu dengan melibatkan pemerintah pusat, daerah, kementerian dan lembaga, serta masyarakat.
Penanganannya tidak hanya berupa perbaikan rumah, tetapi juga mencakup penyediaan air bersih, sanitasi, pengelolaan persampahan, ruang terbuka hijau hingga fasilitas umum dan sosial.
Forum tersebut turut dihadiri Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, para wakil menteri, kepala badan kementerian, gubernur, bupati dan wali kota, pejabat kementerian dan lembaga terkait, serta unsur organisasi masyarakat dan mitra pembangunan.***(RAF)
Editor: M. Nabil
