Bisnisnews.net – Pemerintah Kota Sukabumi mulai mengakselerasi transformasi digital melalui pengembangan Sukabumi Smart Artificial Intelligence (SUKA-SAI). Platform berbasis kecerdasan buatan ini diproyeksikan menjadi sistem pendukung kerja aparatur sipil negara (ASN) sekaligus mempercepat pelayanan publik dengan memanfaatkan teknologi Artificial Intelligence (AI).
Wali Kota Sukabumi Ayep Zaki mengatakan, gagasan membangun SUKA-SAI muncul sebagai bagian dari langkah pemerintah daerah dalam menghadapi tantangan pengelolaan anggaran, khususnya tingginya komposisi belanja pegawai yang telah melampaui ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah.
“Dilatarbelakangi oleh postur belanja pegawai Pemerintah Kota Sukabumi yang kondisinya sudah melebihi 30 persen berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, maka Pemerintah Kota Sukabumi menyusun dua strategi utama,” ujar Ayep Zaki.
Ia menjelaskan, strategi yang ditempuh pemerintah adalah memperkuat kapasitas fiskal melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), disertai kebijakan moratorium terbatas terhadap penerimaan pegawai baru.
“Kami akan menguatkan kondisi fiskal daerah melalui ikhtiar peningkatan Pendapatan Asli Daerah atau PAD. Di sisi lain, kami juga menerapkan moratorium terbatas penerimaan pegawai Pemerintah Kota Sukabumi,” katanya.
Menurut Ayep, agar dua kebijakan tersebut dapat berjalan efektif, diperlukan dukungan teknologi yang mampu meningkatkan produktivitas aparatur tanpa harus bergantung pada penambahan jumlah pegawai. Atas dasar itu, Pemkot Sukabumi mulai membangun sistem AI secara bertahap.
“Dalam rangka mendukung berjalan efektifnya dua strategi tersebut, Pemerintah Kota Sukabumi berinisiatif secara bertahap membangun sebuah sistem yang kami sebut Sukabumi Smart Artificial Intelligence,” ungkapnya.
SUKA-SAI dirancang sebagai sistem kecerdasan buatan yang dimiliki Pemerintah Kota Sukabumi dan difungsikan untuk membantu mempercepat berbagai proses administrasi maupun pelayanan di lingkungan pemerintahan.
“SUKA-SAI merupakan rancang bangun sistem Artificial Intelligence milik Pemerintah Kota Sukabumi. Sistem ini bertujuan membantu mempercepat aliran proses bisnis atau proses kerja pegawai Pemerintah Kota Sukabumi,” jelas Ayep.
Ia mencontohkan, pemanfaatan AI akan membuat pelaksanaan pekerjaan menjadi lebih efisien. Tugas yang sebelumnya membutuhkan beberapa pegawai nantinya dapat diselesaikan oleh satu orang dengan dukungan sistem kecerdasan buatan.
“Pelaksanaan sebuah tugas yang biasa dikerjakan oleh dua atau tiga orang pegawai, dengan bantuan sistem ini dapat dikerjakan hanya oleh satu orang pegawai yang dibantu asisten atau agent SUKA-SAI,” terangnya.
Selain meningkatkan produktivitas ASN, SUKA-SAI juga dipersiapkan sebagai perangkat pendukung pengambilan keputusan bagi kepala daerah dan seluruh perangkat daerah melalui penyediaan data yang terintegrasi.
“Sukabumi Smart Artificial Intelligence akan membantu Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Kepala Perangkat Daerah, serta seluruh ASN Pemerintah Kota Sukabumi dalam menjalankan tugas secara lebih cepat, efektif, dan efisien,” ujarnya.
Ayep menambahkan, salah satu tujuan utama pengembangan sistem tersebut ialah membangun tata kelola pemerintahan yang berbasis data sehingga setiap kebijakan dapat disusun berdasarkan informasi yang akurat dan diperbarui secara real time.
“Kami ingin membangun cara kerja berbasis data-data yang terintegrasi, akurat, dan real time sehingga pengambilan keputusan menjadi lebih tepat,” kata Ayep.
Ia berharap kehadiran SUKA-SAI nantinya dapat mempermudah aparatur memperoleh berbagai informasi mengenai Kota Sukabumi dalam waktu singkat sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Sistem ini memberikan kemudahan mendapatkan informasi yang spesifik terkait Kota Sukabumi dengan cara yang cepat. Harapannya, seluruh proses kerja pemerintahan menjadi lebih modern, lebih efisien, dan pelayanan kepada masyarakat semakin baik,” pungkasnya.
Melalui pengembangan SUKA-SAI, Pemerintah Kota Sukabumi menargetkan terciptanya birokrasi yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi, efisien dalam penggunaan sumber daya manusia, serta mampu menghadirkan pelayanan publik yang lebih cepat, tepat, dan berbasis data.***(RAF)
Editor : M. Nabil
