Bisnisnews.net – Wali Kota Sukabumi, Ayep Zaki, meminta aparatur sipil negara (ASN) yang baru dilantik untuk menjadi motor penggerak perubahan birokrasi. Menurutnya, aparatur pemerintah dituntut mampu bekerja lebih cepat, adaptif, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat di tengah perkembangan zaman.
Pesan tersebut disampaikan Ayep saat melantik dan mengambil sumpah jabatan 102 ASN di Gedung Juang ’45, Senin (6/7/2026). Kegiatan itu turut dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Sekretaris Daerah, serta para kepala perangkat daerah.
Sebanyak 102 ASN yang dilantik terdiri atas 9 pejabat administrator, 31 pejabat pengawas, 20 pejabat fungsional, dan 42 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang resmi diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Dalam sambutannya, Ayep menegaskan bahwa pelantikan jabatan bukan sekadar proses administratif maupun pergantian posisi di lingkungan pemerintahan. Ia menilai setiap jabatan merupakan amanah yang harus diwujudkan melalui peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Pelantikan bukan sekadar pergantian jabatan, melainkan amanah untuk menghadirkan birokrasi yang lebih produktif, profesional, dan berorientasi pada hasil. Setiap aparatur dituntut mampu bekerja cepat, adaptif, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Ayep.
Ia juga menyoroti pentingnya pengelolaan keuangan daerah yang lebih sehat. Menurutnya, struktur APBD Kota Sukabumi masih didominasi belanja pegawai sehingga pemerintah perlu terus melakukan penataan organisasi sekaligus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Ayep mengatakan peningkatan PAD mulai berdampak pada pelaksanaan berbagai program pembangunan. Beberapa proyek yang telah direalisasikan antara lain pembangunan tugu perbatasan, Gedung Dekranasda, Jembatan Kopeng, perbaikan Jalan Gudang dan Jalan Prana, serta pembangunan Kantor Kecamatan Gunung Puyuh.
Selain memperkuat kapasitas birokrasi, Ayep mendorong seluruh ASN memanfaatkan perkembangan teknologi sebagai bagian dari pelayanan publik. Ia meminta setiap perangkat daerah aktif menyampaikan informasi program dan kinerja pemerintah melalui media sosial agar komunikasi dengan masyarakat semakin terbuka.
“Media sosial tidak lagi hanya berfungsi sebagai ruang berbagi informasi, tetapi menjadi instrumen membangun transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah,” katanya.
Menurut Ayep, transformasi birokrasi tidak hanya ditentukan oleh perubahan struktur organisasi, tetapi juga perubahan pola pikir aparatur dalam melayani masyarakat. Karena itu, ASN diharapkan mampu menghadirkan pelayanan yang cepat, responsif, dan mudah diakses.
Ia menegaskan bahwa keberhasilan pemerintah tidak hanya diukur dari banyaknya program yang dijalankan, tetapi juga dari manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat melalui pelayanan publik yang berkualitas.***(RAF)
Editor : M. Nabil
