Bisnisnews.net – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberi waktu hingga September 2026 kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau DJBC untuk berbenah total.
Ultimatum itu disampaikan Purbaya menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto. Presiden bahkan sempat menginginkan DJBC langsung dibubarkan karena kinerjanya dinilai belum memuaskan.
“Karena ancaman Presiden jelas, kalau dalam waktu setahun gak ada perbaikan, Bea Cukai akan dibubarin. Diganti dengan SGS,” ujar Purbaya dalam wawancara di sebuah podcast, dikutip Sabtu 4/7/2026.
SGS yang dimaksud adalah Société Générale de Surveillance, perusahaan inspeksi asal Swiss. Perusahaan itu disebut menjadi opsi pengganti jika Bea Cukai benar-benar dibubarkan pemerintah.
Purbaya mengaku sempat meminta Presiden untuk menunda keputusan pembubaran. Ia meminta kesempatan agar internal DJBC dibenahi terlebih dahulu sebelum langkah ekstrem diambil.
Target pembenahan itu kini ditetapkan rampung pada September 2026. Dalam periode tersebut, Purbaya akan turun langsung melakukan evaluasi menyeluruh terhadap organisasi dan sistem kerja Bea Cukai.
“Saya minta betulin itu sampai September ini. Saya akan masuk lagi ke sana obrak-obrik semuanya,” kata Purbaya.
Ia juga sudah menyampaikan langsung ancaman tersebut kepada jajaran pimpinan Bea Cukai. Menurutnya, langkah tegas ini justru untuk memberi kesempatan institusi itu memperbaiki diri.
Purbaya mengingatkan konsekuensinya besar. Jika pembubaran benar terjadi, ribuan pegawai Bea Cukai berpotensi kehilangan pekerjaan.
Dalam evaluasi awal, Menkeu mengaku masih menemukan banyak dugaan pelanggaran. Mulai dari praktik under invoicing hingga impor ilegal. Indikasi itu bahkan masih ditemukan di Bea Cukai Jakarta meski sudah ada pergantian pejabat.
Pemerintah tidak akan tinggal diam. Purbaya menegaskan pemantauan terus dilakukan dan tidak menutup kemungkinan ada tindakan hukum bagi pihak yang terbukti terlibat. “Ini kesempatan terakhir untuk berbenah,” tegasnya.***
Editor: M. Nabil
(Aab)
