Penulis: Founder Sinergi Pendidikan Indonesia/ Aldo Muhamad Derlan
Bisnisnews.net – Sorak-sorai masyarakat menyambut pencopotan dan penahanan tiga eks pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) merupakan ledakan kelegaan dari luka kolektif masyarakat yang sudah terlalu lama dibiarkan menganga.
Langkah tegas yang diambil oleh Presiden Prabowo Subianto pada 2 Juni 2026 dengan mencopot Dadan Hindayana dari jabatan Kepala BGN, beserta dua wakilnya, Lodewyk Pusung dan Sony Sonjaya patut diapresiasi.
Menindaklanjuti keputusan tersebut, keesokan harinya Kejaksaan Agung langsung menjebloskan ketiganya ke tahanan.
Mereka diduga kuat memanipulasi sistem verifikasi demi memuluskan jalan bagi yayasan-yayasan kroni dalam Program Makan Bergizi Gratis 2025–2026.
Penangkapan ini menjadi penawar dahaga bagi publik yang selama ini jengah melihat dugaan korupsi hanya berakhir menjadi debat kusir di media sosial tanpa kejelasan hukum.
Bagi publik, tindakan hukum ini adalah jawaban atas kecurigaan dan penantian panjang mereka. Kehadiran negara dalam mengusut kasus ini memberikan sinyal kuat bahwa jabatan tinggi tidak lagi menjadi tameng impunitas.
Keberanian Kejaksaan Agung juga patut diapresiasi dalam mengembalikan harapan masyarakat yang sempat pudar akibat banyaknya kasus besar yang menggantung selama ini.
Program Mulia Dibegal Pemburu Rente
Gagasan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada dasarnya merupakan kebijakan yang mulia dan telah menunjukkan keberhasilan di berbagai negara.
Berbagai negara telah memberikan contoh praktik yang relatif berhasil.
Berdasarkan Laporan State of School Feeding Worldwide (2024), Sebagai contoh, Brasil melalui Programa Nacional de Alimentação Escolar menyediakan layanan makan sekolah bagi sekitar 40 juta anak dan mewajibkan sebagian bahan pangan dibeli dari petani lokal sehingga turut menggerakkan ekonomi pedesaan.
India melalui program Mid-Day Meal melayani hampir 100 juta anak setiap hari, menjadikannya salah satu program makan sekolah terbesar di dunia.
Sementara itu, Finlandia telah menyediakan makan siang gratis bagi seluruh siswa sejak 1948.
Jepang mengintegrasikan program makan bergizi dengan konsep shokuiku, yaitu pendidikan pangan yang bertujuan membentuk kebiasaan makan sehat sejak usia dini.
Lantas bagaimana dengan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Indonesia?
Sejak MBG diluncurkan pada awal 2025, berbagai kritik telah muncul.
Beberapa di antaranya menyangkut absennya figur berlatar belakang gizi atau kesehatan pada posisi strategis lembaga, dominasi purnawirawan TNI/Polri di sejumlah jabatan, serta desain program yang dinilai terlalu sentralistis dan minim partisipasi publik.
Belum lagi, soal anggaran yang besar dinilai lebih banyak terserap untuk kebutuhan operasional, pengadaan atribut, dan berbagai perlengkapan pendukung dibandingkan untuk pemenuhan kebutuhan pangan peserta didik.
Kondisi inilah yang membuka ruang bagi potensi penyimpangan. Kombinasi anggaran raksasa dan pengawasan lemah adalah resep klasik bagi perburuan rente.
Dalam konteks tersebut, keputusan Presiden Prabowo Subianto untuk mengganti tiga pimpinan BGN yang sehari setelahnya ditetapkan sebagai tersangka korupsi, dapat dipandang sebagai sinyal adanya komitmen terhadap penegakan akuntabilitas.
Namun demikian, ketegasan politik saja belum cukup untuk menjamin terjadinya perbaikan yang mendasar.
Selama hubungan antara mitra dapur, rantai pengadaan, partai politik, dan lingkaran kekuasaan masih menyisakan potensi konflik kepentingan, risiko penyimpangan akan tetap terbuka.
Jika akar persoalannya tidak dibenahi, pergantian pejabat hanya akan menjadi pergantian aktor dalam panggung yang sama.
Yang dibutuhkan bukan sekadar wajah baru, melainkan tata kelola baru yang menutup rapat celah rente atas hak gizi anak-anak Indonesia.***
Editor : M. Nabil
(DH)
