Bisnisnews.net – Penundaan Program Pemberdayaan Rukun Warga (P2RW) di Kota Sukabumi masih memicu reaksi dari kalangan pengurus RT dan RW. Meski Pemerintah Kota Sukabumi telah menyampaikan penjelasan resmi terkait kondisi anggaran daerah, Forum RT RW se-Kota Sukabumi memastikan rencana aksi unjuk rasa pada 2 Juni 2026 tetap akan dilaksanakan.
Perwakilan Forum RT RW se-Kota Sukabumi, Mauly Fahlevi Prawira, menilai alasan penundaan program karena keterbatasan fiskal belum sepenuhnya menjawab keresahan masyarakat di tingkat bawah.
Menurut Levi, forum justru melihat adanya berbagai upaya untuk mengurangi dukungan terhadap aksi yang akan digelar.
“Kami melihat ada upaya-upaya untuk meredam gerakan aksi yang akan dilakukan para pengurus RT dan RW,” ujarnya, Kamis (28/5/2026).
Ia menyebut sejumlah langkah yang dinilai mengarah pada penggiringan opini publik, mulai dari munculnya narasi pendukung pemerintah di media sosial hingga pendekatan kepada aparat kewilayahan.
Selain itu, Levi juga menyoroti penyebaran flyer berisi penjelasan pemerintah mengenai kondisi fiskal daerah yang menurutnya dilakukan secara masif hingga ke tingkat bawah.
Forum RT RW, lanjutnya, tetap memandang aksi tersebut sebagai bentuk penyampaian aspirasi masyarakat terkait keberlangsungan program pemberdayaan lingkungan yang selama ini dinilai membantu kebutuhan warga.
“Insyaallah aksi tetap berjalan sesuai jadwal pada 2 Juni mendatang,” tegasnya.
Sebelumnya, Pemerintah Kota Sukabumi melalui Sekretaris Daerah Andang Tjahjandi menjelaskan bahwa penundaan P2RW dipengaruhi penurunan dana transfer dari pemerintah pusat sebesar sekitar Rp158,5 miliar.
Akibat kondisi tersebut, pemerintah daerah harus melakukan efisiensi anggaran dan memprioritaskan belanja wajib serta program prioritas lainnya dalam penyusunan RAPBD Tahun 2026.
Pemkot juga memastikan P2RW tidak dihapus secara permanen dan masih berpeluang dilanjutkan kembali apabila kondisi fiskal daerah membaik atau terdapat tambahan anggaran pada APBD Perubahan 2026.
Namun hingga kini, belum ada titik temu antara pemerintah daerah dan Forum RT RW terkait keberlanjutan program tersebut.***(RAF)
Editor : M. Nabil
