Oleh: BENNY RHAMDANI/ Ketua Umum Barikade-98
Bisnisnews.net – Ada kekeliruan berulang dalam memahami sejarah Reformasi 1998. Kisahnya sering disederhanakan menjadi cerita tentang dolar yang melambung, rupiah yang anjlok, harga kebutuhan pokok yang mencekik, lalu rakyat meledak marah. Narasi itu terlalu sempit dan reduksionis.
Reformasi 1998 bukan sekadar ledakan akibat krisis moneter. Ia adalah puncak dari kemarahan sosial yang tertimbun, represi politik yang tak henti, ketimpangan kekuasaan yang menganga, dan demokrasi yang mati suri selama puluhan tahun.
Krisis ekonomi memang menjadi percikan api. Namun bahan bakar kemarahan itu sudah ditumpuk bertahun-tahun oleh rezim itu sendiri. Sebelum mata uang runtuh, ruang demokrasi sudah lebih dulu dibekukan. Sebelum harga melangit, suara kritis sudah dibungkam. Sebelum sembako langka, rasa takut sudah dipelihara negara sebagai alat menjaga stabilitas.
Singkatnya: Reformasi muncul bukan hanya karena perut rakyat kosong, tetapi karena hati rakyat haus akan keadilan.
Membaca Reformasi hanya dari kacamata ekonomi adalah kesalahan fatal dalam sejarah. Jika persoalannya hanya ekonomi, demonstrasi seharusnya selesai begitu harga kembali normal. Faktanya, tuntutan mahasiswa jauh lebih luas: menghentikan KKN, mencabut Dwifungsi ABRI, membebaskan pers, menegakkan HAM, mereformasi politik, dan memaksa Soeharto mundur.
Artinya, yang digugat bukan hanya krisis uang, melainkan _krisis legitimasi negara_. Mahasiswa tidak sekadar memprotes harga naik, tetapi melawan sistem kekuasaan yang telah menyimpang jauh dari konstitusi dan demokrasi.
Di zaman Orde Baru, negara tak lagi terasa seperti rumah bagi warganya. Ia menjelma menara kekuasaan yang tinggi, dingin, dan jauh dari denyut masyarakat. Rakyat dipaksa bungkam. Kampus diawasi. Pers dibungkam. Kritik dianggap ancaman. Ketakutan dipelihara sebagai alat menjaga ketertiban.
Stabilitas tidak hanya dijaga lewat hukum, tetapi juga lewat teror psikologis. Aktivis diculik, diskusi dibubarkan, media dibredel, oposisi ditekan, rakyat diawasi, kampus dikekang lewat NKK/BKK. Negara tidak sekadar ingin ditaati, tetapi ingin rakyat berhenti berpikir kritis.
Rezim otoriter Orde Baru menggerogoti demokrasi dari dalam. Parlemen lumpuh. Pemilu menjadi sandiwara legitimasi. Pers dibredel. Kampus dijinakkan. Oposisi dipersempit ruangnya. Militer masuk ke segala lini sipil melalui Dwifungsi ABRI. Akhirnya negara menjadi raksasa, sementara rakyat dibuat kerdil.
Dalam teori politik modern, kondisi ini disebut _bureaucratic authoritarianism_: aliansi negara, birokrasi, militer, dan elite ekonomi untuk menjaga stabilitas dengan mengekang partisipasi rakyat. Stabilitas dipuji sebagai capaian. Namun stabilitas tanpa kebebasan sejatinya adalah ketakutan yang dipelihara secara sistematis.
Sejarah membuktikan: _ketika negara alergi pada kritik, sesungguhnya ia takut pada kebenaran._ Orde Baru lupa bahwa kekerasan bisa membungkam suara, tapi tidak bisa membunuh kesadaran. Kesadaran itu tumbuh di kampus, ruang diskusi, gerakan mahasiswa, organisasi rakyat, hingga lapisan masyarakat bawah.
Dari situlah Reformasi 1998 lahir. Bukan dari teori indah, bukan dari romantisme mahasiswa. Reformasi lahir dari luka lama yang ditorehkan negara kepada rakyatnya sendiri. Ia lahir ketika kekuasaan kehilangan “rasa malunya”.
Ketika Orde Baru kehilangan rasa malu, yang hilang bukan fisik negara, melainkan etika politiknya. Negara tak lagi punya tirai moral untuk menutupi kerakusan, kekerasan, dan ketakutannya. _Orde Baru menjadi pameran telanjang penyalahgunaan kekuasaan di hadapan publik._ Ia tak malu ketika demokrasi diperkosa atas nama stabilitas, ketika hukum dipakai untuk melindungi elite, ketika darah rakyat dianggap biaya pembangunan. Negara berdiri seperti raksasa tanpa cermin: kuat bersenjata, tapi lumpuh moral.
Kekuasaan Orde Baru akhirnya kehilangan kain terakhir yang menutupi keserakahannya. Ia telanjang di hadapan sejarah. Represi menjadi bahasa resmi, ketakutan dipelihara seperti agama baru. Rakyat tak lagi melihat negara sebagai pelindung, melainkan bayangan gelap yang mengawasi lewat ujung senjata.
Biasanya sebuah rezim runtuh bukan karena kehilangan tentara, tetapi karena kehilangan rasa malu. Menjelang 1998, Orde Baru telah kehilangan “rasa malunya”. Ia tak malu membungkam pers, tak malu menculik aktivis, tak malu memamerkan KKN di tengah rakyat yang antre beras dan kehilangan kerja.
Awalnya, Orde Baru datang dengan janji memulihkan bangsa. Setelah gejolak 1965, Soeharto menawarkan stabilitas, pembangunan, dan pertumbuhan ekonomi. Negara diposisikan sebagai penyelamat. Militer jadi penjaga ideologi. Kritik dianggap gangguan.
Bertahun-tahun pembangunan berjalan. Jalan dibangun, bendungan didirikan, angka ekonomi dipamerkan. Namun di balik angka itu, _demokrasi perlahan dikubur hidup-hidup._
Kekuasaan tak lagi diawasi. Parlemen kehilangan fungsi kontrol. Pemilu hanya ritual lima tahunan untuk mengesahkan pemenang yang sudah pasti. Pers dipaksa tunduk. Kampus dikekang lewat NKK/BKK. Militer masuk ruang sipil lewat Dwifungsi ABRI. Bahkan pikiran rakyat ingin diatur. Negara membesar, rakyat mengecil.
Kondisi ini disebut _authoritarian developmentalism_: pertumbuhan ekonomi dibeli dengan pembungkaman demokrasi. Rezim memakai stabilitas sebagai alasan untuk membatasi kebebasan sipil. Hampir semua rezim otoriter memakai kalimat yang sama: _“Demi stabilitas nasional.”_
Kalimat itu terdengar patriotik. Tapi sering menjadi pembenaran paling halus bagi represi.
Di era Orde Baru, stabilitas dijaga bukan hanya dengan hukum, melainkan dengan ketakutan. Aktivis diculik. Buku dilarang. Diskusi dibubarkan. Pers dibredel. Mahasiswa diawasi intelijen. Oposisi dipersekusi. _Negara tidak hanya ingin ditaati. Negara ingin rakyat berhenti berpikir. Jika perlu, dibuat bodoh. Karena bagi Orde Baru, kebodohan adalah pangkal kepatuhan._
Sejarah menunjukkan: _ketika negara mulai takut pada kritik, sesungguhnya ia takut pada kebenaran._ Peristiwa Kudatuli menjadi bukti bagaimana kekuasaan tak segan memakai kekerasan terhadap lawan politik. Kantor partai diserbu. Aktivis dipukuli. Demokrasi dipatahkan secara terang-terangan.
Tapi rezim lupa satu hal: _kekerasan bisa membungkam suara, tapi tidak bisa membunuh ingatan._ Ingatan rakyat terus menumpuk menjadi kemarahan kolektif.
Lalu datang krisis moneter 1997–1998. Rupiah ambruk. Harga sembako meledak. Pengangguran meroket. Bank runtuh. Kemiskinan menyebar. Orde Baru yang membangun legitimasi lewat pertumbuhan ekonomi kehilangan pijakan utamanya.
Krisis itu hanya membuka luka yang selama ini ditutup propaganda stabilitas. Yang membuat rakyat marah bukan krisis itu sendiri, tetapi kenyataan bahwa di tengah penderitaan nasional, elite tetap hidup mewah. Keluarga kekuasaan tetap menguasai proyek negara. Kroni tetap dilindungi.
Di titik itu rakyat sadar: stabilitas yang dibanggakan rapuh. Kemakmuran hanya bertumpu pada oligarki dan kroni. KKN bukan lagi desas-desus, melainkan kenyataan sehari-hari. _Negara berubah menjadi perusahaan keluarga raksasa, dan rakyat dipaksa membayar harga kerakusan elite._
Menurut Antonio Gramsci, sebuah rezim runtuh bukan hanya ketika kehilangan kekuatan, tetapi ketika kehilangan hegemoni moral. Ketika rakyat tidak lagi percaya kekuasaan memiliki legitimasi etis untuk memimpin.
_Di titik inilah legitimasi moral Orde Baru runtuh._ Sebuah rezim jatuh bukan hanya ketika kehilangan alat kekerasan, tetapi ketika kehilangan kepemimpinan moral. Menjelang Mei 1998, Orde Baru kehilangan keduanya: kepercayaan rakyat dan legitimasi moral. Ia masih punya tentara, birokrasi, senjata. _Tapi ia tidak lagi punya kepercayaan rakyat._
Mei 1998 adalah momen ketika rakyat melihat kekuasaan kehilangan “rasa malunya”. Negara tak lagi bisa menyembunyikan wajah aslinya. Demokrasi dihancurkan, hukum diperalat, kekerasan dipamerkan. _Saat itulah rakyat sadar: rezim ini tidak mempertahankan negara, tetapi mempertahankan dirinya sendiri._
_Lalu peluru ditembakkan ke dada mahasiswa._ Tragedi Trisakti bukan sekadar tragedi kampus, tetapi titik ketika negara kehilangan moralitasnya secara total. Empat mahasiswa gugur bukan di medan perang melawan asing. Mereka gugur di tanah airnya sendiri, ditembak aparat sebagai anak bangsa. _Darah mereka menjadi bahasa yang tak bisa lagi disensor._
Setelah itu sejarah bergerak cepat. Kampus bergolak. Jalan dipenuhi demonstrasi. Gedung DPR diduduki. Rakyat turun ke jalan. Gerakan Reformasi menjadi gelombang moral nasional.
Gerakan Reformasi 98 tidak hanya dipicu kemarahan ekonomi. Ia juga didorong kesadaran ideologis bahwa negara telah menyimpang dari cita-cita demokrasi dan konstitusi. Saat konstitusi bicara kedaulatan rakyat, praktik Orde Baru menempatkan rakyat sebagai objek kekuasaan. Demokrasi direduksi jadi prosedur tanpa kebebasan. Pemilu tanpa pilihan. Parlemen tanpa oposisi. Pers hidup di bawah ancaman. _Negara tampak demokratis di luar, tapi otoriter di dalam._ Ini yang disebut _electoral authoritarianism_: otoritarianisme yang memakai pemilu sebagai dekorasi legitimasi.
Reformasi 1998 lahir dari kesadaran bahwa demokrasi direduksi menjadi prosedur kosong. Hukum dipakai melindungi kekuasaan, bukan keadilan. Stabilitas dijadikan alasan membungkam rakyat. Reformasi bukan sekadar mengganti presiden. Ia adalah kritik besar terhadap cara negara dijalankan dan pemberontakan moral terhadap kekuasaan yang melampaui batas. Enam tuntutan disuarakan: 1. _Adili Soeharto dan kroninya_, 2. _Amandemen UUD 1945_, 3. _Hapus dwifungsi ABRI_, 4. _Otonomi daerah seluas-luasnya_, 5. _Tegakkan hukum, demokrasi, dan HAM_, 6. _Berantas KKN_.
Mahasiswa dan rakyat menyampaikan satu pesan: _negara tidak boleh berdiri di atas ketakutan rakyatnya sendiri._ Ketika negara anti kritik, anti oposisi, anti kontrol publik, dan terlalu mesra dengan oligarki, demokrasi sedang mundur.
Sejarah selalu menunjukkan: _tidak ada kekuasaan yang runtuh tiba-tiba. Ia runtuh perlahan ketika hukum kehilangan keadilan, parlemen kehilangan keberanian, intelektual memilih diam, dan rakyat terlalu lama dipaksa takut._
Reformasi 1998 adalah akumulasi dari semua itu. Ia bukan hanya momentum sejarah, tetapi peringatan bahwa demokrasi tidak pernah aman. Ia bisa mati bukan hanya oleh tank, tetapi oleh ketakutan, pembiaran, dan normalisasi kekuasaan yang brutal, menindas, bahkan menculik dan membunuh tanpa ampun.
Namun sejarah menemukan jalannya: _tidak ada rezim yang runtuh hanya karena ekonomi. Ia runtuh ketika rakyat kehilangan kepercayaan, mahasiswa kehilangan rasa takut, dan kekuasaan kehilangan rasa malu._ Dan Reformasi 1998 adalah pertemuan ketiganya.
Ia bukan soal kurs dolar. Bukan sekadar soal krisis moneter. Ia adalah akumulasi luka panjang tentang demokrasi yang dibungkam, aktivis yang dikriminalisasi, rakyat yang ditekan, dan kekuasaan yang merasa tak tergoyahkan.
Karena sejarah membuktikan: _kekuasaan yang kehilangan rasa malu akan berjalan menuju kehancurannya sendiri._ Ketika negara kehilangan “rasa malunya”, ia berhenti melindungi rakyat dan berubah menjadi mesin yang menelan anak-anaknya sendiri.
Dan Reformasi 1998 lahir ketika rakyat memutuskan bahwa ketakutan tidak boleh lagi menjadi fondasi negara.
Selamat Hari Gerakan Reformasi
(21 Mei 1998–21 Mei 2026)
“Revolusi belum selesai, Hutang sejarah belum terbayar lunas.”
Panjang umur perlawanan, Sehat selalu perjuangan.***
Editor : M. Nabil
(Aab)
