Bisnisnews.net – Tekanan terhadap rupiah yang terus melemah terhadap dolar AS sudah terasa hingga ke dapur rumah tangga. Harga bahan pokok merangkak naik karena biaya impor dan distribusi ikut membengkak. Jika tidak segera ditangani, kondisi ini berisiko meluas menjadi persoalan sosial.
Ekonomi Indonesia memang masih bergantung pada impor untuk energi, bahan baku industri, hingga sejumlah kebutuhan pangan. Setiap kali dolar menguat, ongkos produksi dan harga barang otomatis terdongkrak. Beban itu pada akhirnya jatuh ke masyarakat.
Kelompok yang paling terpukul adalah masyarakat berpenghasilan rendah. Harga beras, minyak goreng, ongkos transportasi, dan kebutuhan sehari-hari naik bersamaan. Di saat daya beli belum pulih penuh, situasi ini bisa memicu keresahan jika tidak segera dijawab dengan kebijakan konkret.
Intervensi jangka pendek di pasar valas saja tidak cukup. Pemerintah perlu menyentuh akar masalah, terutama ketahanan energi dan pengelolaan sumber daya alam. Salah satu langkah mendesak adalah menyelesaikan Rancangan Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi.
Selama ini sektor migas berjalan tanpa kepastian regulasi yang kuat. Padahal energi adalah urat nadi ekonomi nasional. Ketergantungan pada impor minyak membuat Indonesia mudah terguncang saat harga dunia naik dan rupiah melemah. Subsidi tertekan, beban APBN membesar, dan harga kebutuhan masyarakat ikut naik.
RUU Migas harus dilihat sebagai alat untuk memperkuat kedaulatan ekonomi, bukan sekadar regulasi teknis. Negara butuh aturan yang menjamin pengelolaan migas lebih berpihak pada rakyat, memperbesar peran nasional, dan memangkas ketergantungan impor.
Jika regulasi ini jelas dan pro-kepentingan nasional, Indonesia punya peluang memperkuat ketahanan energi sekaligus menjaga stabilitas ekonomi jangka panjang. Ketergantungan pada dolar tidak bisa dibiarkan terus berulang.
Bagian penting lainnya adalah hilirisasi industri energi. Sumber daya alam Indonesia melimpah, tapi nilai tambahnya sering dinikmati pihak luar. Tanpa penguatan industri dalam negeri, kita tetap harus impor produk jadi dengan harga mahal.
Pemerintah dan DPR perlu berani mengambil keputusan strategis sekarang. Menunda pembahasan regulasi penting hanya akan memperpanjang ketidakpastian dan memperbesar risiko ekonomi ke depan.
Di tengah tekanan global, negara wajib hadir dengan kebijakan yang memberi kepastian. Menjaga rupiah, memperkuat ketahanan pangan, dan mendorong kemandirian energi harus jadi prioritas. Jika tidak, pelemahan rupiah bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga ancaman bagi stabilitas sosial.***
Oleh: Dede Heri, Sekjen Rumah Literasi Merah Putih/Fungsionaris PB HMI
Editor : Aab Abdul Malik
(DH)
