Oleh: Radhar Tribaskoro/ Pendiri Forum Aktivis Bandung, Anggota Komite Eksekutif KAMI, Presidium KAPPAK, Ketua Komite Kajian Ilmiah Forum Tanah Air
Bisnisnews.net – Seorang teman bertanya, apakah Indonesia akan terpuruk bila keadaan di Selat Hormuz terus memburuk?
Saya menjawab: Indonesia akan survive, asal rakyat Indonesia siap memasuki mode ekonomi survival. Tetapi jawaban itu belum lengkap. Dalam pikiran Prabowo, survival tidak cukup berarti bertahan dari krisis. Survival harus diubah menjadi konsolidasi kekuatan nasional. Dan salah satu pintu masuknya adalah pangan.
Di sinilah kebijakan Makan Bergizi Gratis atau MBG perlu dibaca secara lebih dalam. MBG bukan sekadar program gizi. Bukan pula hanya program sosial untuk mengatasi stunting. Ia adalah strategi geoekonomi dua lapis.
Pada lapis bawah, MBG adalah instrumen ekonomi survival. Ia dirancang untuk memperkuat daya tahan rakyat agar Indonesia tidak mudah jatuh ketika dunia diguncang perang, sanksi, krisis energi, lonjakan harga pangan, dan fragmentasi rantai pasok global.
Pada lapis atas, MBG adalah instrumen konsolidasi ekonomi pangan. Melalui permintaan pangan yang besar, rutin, dan tersebar, negara berusaha menata ulang rantai pasok pangan Indonesia agar lebih efisien, terhubung, dan bergerak sebagai ekonomi jaringan.
Dengan kata lain, MBG bukan hanya tentang anak-anak makan siang. MBG adalah cara negara menciptakan pasar pangan yang terstruktur. Ia adalah jalan untuk menghubungkan ladang, kandang, kolam, laut, koperasi, pasar lokal, dapur, dan sekolah ke dalam satu sistem yang lebih tertib.
Inilah makna strategisnya.
Dunia hari ini sedang bergerak menuju multipolaritas. Tetapi transisi itu tidak berlangsung damai dan rapi. Dunia lama yang dipimpin Barat belum sepenuhnya runtuh. Dunia baru yang berpusat pada banyak kekuatan belum sepenuhnya stabil. Di antara keduanya muncul konflik, sanksi, perang dagang, perang teknologi, krisis energi, dan perebutan jalur logistik.
Dalam situasi seperti ini, pangan tidak bisa lagi dipandang sebagai urusan domestik biasa. Pangan adalah bagian dari geopolitik. Bila Selat Hormuz terganggu, harga minyak dapat naik. Bila harga minyak naik, harga pupuk dan logistik ikut naik. Bila pupuk dan logistik naik, harga pangan terdorong naik. Bila harga pangan naik, rakyat kecil paling dulu terpukul. Maka krisis yang tampaknya jauh di Timur Tengah dapat menjelma menjadi krisis di dapur rumah tangga Indonesia.
Itulah sebabnya ekonomi survival menjadi penting.
Namun ekonomi survival bukan ekonomi panik. Bukan ekonomi perang yang tertutup, militeristik, dan serba dikendalikan negara. Yang dimaksud adalah kemampuan bangsa untuk bertahan ketika tekanan eksternal datang. Negara tetap terbuka, tetapi tidak telanjang. Tetap berdagang, tetapi tidak tergantung pada satu jalur. Tetap menerima investasi, tetapi tidak kehilangan kendali atas sektor strategis. Tetap menjadi bagian dari ekonomi dunia, tetapi memiliki bantalan domestik.
Cina, Rusia, dan Iran memberi pelajaran penting. Tiga negara itu berbeda sistem politik dan kapasitas ekonominya, tetapi sama-sama menunjukkan bahwa tekanan eksternal tidak selalu membuat sebuah bangsa bertekuk lutut. Dalam kondisi tertentu, tekanan justru memaksa transformasi. Rusia memperkuat substitusi impor dan jaringan dagang alternatif. Iran, setelah lama berada di bawah sanksi, mengembangkan kapasitas bertahan dalam energi, pangan, industri pertahanan, dan ekonomi domestik. Cina menghadapi tekanan teknologi dan perdagangan dengan mempercepat kemandirian industri strategis dan penguatan pasar dalam negeri.
Indonesia tentu tidak perlu menjadi Rusia, Iran, atau Cina. Jalan Indonesia berbeda. Indonesia adalah negara kepulauan, terbuka, demokratis, dan hidup dalam tradisi bebas-aktif. Tetapi pelajaran besarnya tetap relevan: bangsa yang ingin bertahan tidak cukup hanya percaya kepada pasar global. Ia harus memperkuat dirinya dari dalam.
Dalam kerangka itulah MBG memperoleh arti baru.
Pada lapis bawah, MBG membangun ketahanan manusia. Anak-anak yang kurang gizi adalah titik lemah bangsa. Rakyat yang rapuh pangan mudah terguncang oleh inflasi. Keluarga miskin yang terlalu sensitif terhadap harga beras, telur, minyak, dan sayur akan segera jatuh ketika harga pangan naik. Karena itu, memberi makan bergizi bukan sekadar tindakan belas kasih negara. Ia adalah investasi ketahanan sosial.
Tetapi Prabowo tampaknya melihat lebih jauh. Tubuh rakyat yang kuat adalah fondasi negara yang kuat. Kalau rakyat lapar, negara rapuh. Kalau gizi buruk meluas, produktivitas rendah. Kalau pangan mahal, legitimasi politik terancam. Maka MBG bekerja sebagai jaring pengaman strategis: menjaga kelompok rentan tetap memiliki akses pangan bergizi ketika dunia semakin tidak pasti.
Namun lapisan bawah ini hanya separuh cerita.
Lapisan atasnya justru lebih menentukan: MBG sebagai alat konsolidasi ekonomi pangan nasional.
Selama ini ekonomi pangan Indonesia terlalu terfragmentasi. Petani kecil menanam sendiri-sendiri. Peternak kecil menghadapi harga pakan yang tidak stabil. Nelayan berhadapan dengan tengkulak. Pedagang pasar bekerja dalam jaringan informal. Koperasi sering lemah. Logistik mahal. Data produksi tidak akurat. Harga di petani rendah, harga di konsumen tinggi. Negara sering masuk hanya ketika harga sudah melonjak atau ketika impor harus diputuskan.
Struktur seperti ini membuat pangan Indonesia tidak efisien. Lebih jauh lagi, struktur ini membuat Indonesia rentan.
MBG dapat menjadi instrumen untuk mengubah struktur itu karena ia menciptakan permintaan yang sangat besar, rutin, dan dapat diprediksi. Setiap hari dapur MBG membutuhkan beras, telur, ikan, ayam, sayur, buah, tempe, tahu, bumbu, air bersih, tenaga masak, kendaraan distribusi, dan sistem pengawasan. Permintaan sebesar ini tidak boleh dibiarkan menjadi proyek belanja biasa. Ia harus digunakan sebagai jangkar konsolidasi.
Inilah yang disebut demand anchor: permintaan besar yang dipakai negara untuk membentuk ulang pasar.
Bila dapur MBG membeli pangan dari produsen lokal, koperasi desa, BUMDes, peternak, nelayan, penggilingan padi, dan UMKM pangan, maka petani kecil tidak lagi sepenuhnya tergantung pada pasar yang liar. Mereka memiliki pembeli yang pasti. Mereka dapat merencanakan produksi. Mereka tahu standar mutu yang dibutuhkan.
Mereka memiliki alasan untuk memperbaiki kapasitas. Dari kepastian permintaan, lahir efisiensi.
Tetapi efisiensi yang dimaksud bukan efisiensi korporasi besar yang menyingkirkan rakyat kecil. Efisiensi yang dibayangkan adalah efisiensi ekonomi jaringan. Dalam ekonomi jaringan, produsen kecil tetap hidup, tetapi mereka tidak bekerja sendiri-sendiri. Mereka terhubung melalui koperasi, sistem data, jadwal pasok, standar mutu, logistik bersama, dan pembayaran yang cepat.
Koperasi menjadi penting di sini. Koperasi dapat menjadi agregator antara dapur MBG dan produsen kecil. Petani kecil tidak mungkin satu per satu memasok dapur dalam jumlah besar dengan standar yang sama. Mereka memerlukan lembaga yang mengumpulkan produk, menjaga kualitas, menyusun jadwal pasok, mengatur penyimpanan, menyediakan modal kerja, dan menegosiasikan harga.
Tetapi koperasi harus sungguh-sungguh menjadi koperasi. Bukan papan nama. Bukan kedok broker. Bukan alat elite lokal untuk mengambil margin. Bila koperasi hanya menjadi bendera formal, MBG akan berubah menjadi proyek rente. Nama rakyat dipakai, tetapi keuntungan diambil oleh perantara.
Karena itu, konsolidasi pangan melalui MBG harus disertai transparansi. Publik perlu tahu dapur membeli dari siapa, dengan harga berapa, dalam volume berapa, standar gizinya apa, siapa pemasoknya, siapa pengelolanya, dan bagaimana mekanisme pengaduannya. Tanpa transparansi, MBG akan menjadi kotak hitam anggaran.
Selain koperasi, menu lokal juga menentukan. Indonesia bukan negara dengan satu ekologi pangan. Di pesisir, ikan seharusnya menjadi sumber protein utama. Di wilayah peternakan, telur dan ayam lebih mudah diserap. Di daerah tertentu, jagung, sagu, singkong, ubi, pisang, dan kacang-kacangan dapat menjadi bagian penting dari menu bergizi. Standar gizi boleh nasional, tetapi bahan pangan harus mengikuti ekologi lokal.
Ini bukan soal romantisme lokal. Ini soal kedaulatan. Negara yang pola makannya terlalu tergantung pada gandum impor, susu impor, pangan ultra-proses, dan bahan global akan rentan terhadap krisis. Sebaliknya, negara yang mampu menghubungkan konsumsi rakyat dengan produksi lokal akan lebih tahan.
Dengan cara itu, MBG dapat membentuk ulang hubungan antara tubuh rakyat dan tanah tempat mereka hidup. Anak-anak makan makanan bergizi. Petani lokal mendapat pasar. Nelayan mendapat kepastian serapan. Peternak kecil memperoleh permintaan rutin. Koperasi tumbuh. Pasar lokal bergerak. Uang negara berputar di daerah.
Di titik ini, MBG menjadi lebih dari program sosial. Ia menjadi mesin konsolidasi.
Tetapi mesin ini hanya bekerja jika desainnya tepat. Jika pengadaan terlalu tersentralisasi, MBG akan melahirkan oligopoli pangan baru. Jika dapur hanya menjadi perpanjangan industri katering besar, ekonomi lokal tidak akan bergerak. Jika standar administrasi terlalu berat, petani kecil dan UMKM akan tersingkir. Jika pembayaran lambat, produsen kecil akan kembali bergantung pada tengkulak. Jika menu diseragamkan, produksi lokal tidak terserap. Jika pengawasan lemah, kualitas makanan turun.
Maka keberhasilan MBG tidak boleh diukur hanya dari jumlah porsi. Ukuran yang lebih penting adalah berapa persen bahan pangan berasal dari produksi lokal; berapa banyak petani, nelayan, peternak, koperasi, dan UMKM masuk dalam rantai pasok; berapa cepat pembayaran dilakukan; berapa pendapatan produsen lokal meningkat; berapa biaya logistik turun; berapa kualitas gizi membaik; dan berapa kuat data pangan lokal terbentuk.
Inilah cara membaca MBG sebagai strategi geoekonomi.
Geoekonomi berarti negara memakai instrumen ekonomi untuk tujuan strategis. Dalam kasus MBG, negara memakai belanja gizi untuk membangun ketahanan pangan, mengonsolidasikan rantai pasok, memperkuat ekonomi rakyat, dan memperbesar daya tahan nasional dalam dunia multipolar.
Dengan demikian, tujuan Prabowo dalam MBG seharusnya tidak dibaca terlalu sempit. Mengatasi stunting memang penting. Memperbaiki gizi anak-anak sangat penting. Tetapi di balik itu ada agenda yang lebih besar: menata ekonomi pangan Indonesia agar tidak tercerai-berai, tidak terlalu tergantung impor, tidak sepenuhnya dikendalikan tengkulak dan oligopoli, serta lebih siap menghadapi dunia yang tidak pasti.
Jika dunia memasuki masa multipolar yang penuh kontradiksi, maka Indonesia tidak boleh hanya menyiapkan diplomasi. Indonesia juga harus menyiapkan dapur. Tidak cukup hanya memperkuat pertahanan. Indonesia harus memperkuat pangan. Tidak cukup hanya membangun infrastruktur besar. Indonesia harus membangun jaringan kecil yang bekerja setiap hari: koperasi, dapur, pasar, gudang, petani, nelayan, peternak, dan UMKM.
Survival bangsa tidak hanya ditentukan oleh kapal perang, cadangan devisa, atau pidato diplomatik. Survival bangsa juga ditentukan oleh apakah rakyat bisa makan, apakah anak-anak tumbuh sehat, apakah petani tetap menanam, apakah nelayan tetap melaut, apakah desa memiliki pendapatan, dan apakah negara memiliki jaringan pangan yang dapat diandalkan ketika dunia terguncang.
Maka, bila ditanya apa tujuan terdalam MBG, jawabannya begini: MBG adalah cara Prabowo memakai program gizi sebagai pintu masuk untuk konsolidasi ekonomi pangan nasional.
Pada lapis bawah, ia membangun ketahanan rakyat agar Indonesia tidak mudah jatuh oleh tekanan eksternal. Pada lapis atas, ia mengonsolidasikan sektor pangan agar lebih efisien, terhubung, dan berdaya saing melalui ekonomi jaringan.
Jika dua lapis ini berhasil dipadukan, MBG akan menjadi salah satu kebijakan paling strategis dalam pemerintahan Prabowo. Ia bukan hanya memberi makan anak-anak. Ia membangun daya tahan bangsa. Ia bukan hanya mengatasi stunting. Ia menata ulang pangan. Ia bukan hanya program sosial. Ia adalah strategi geoekonomi Indonesia di zaman multipolar.***
Editor : M. Nabil
(Dul)
