Bisnisnews.net – Pimpinan Daerah Gerakan Pemuda Islam (PD GPI) Kabupaten Sukabumi menegaskan kondisi pengelolaan sampah di wilayahnya telah memasuki tahap darurat. Pemerintah daerah diminta segera ambil langkah cepat, terukur, dan tegas.
Ketua PD GPI Kabupaten Sukabumi, Opik, menyebut kondisi lapangan menunjukkan kegagalan penanganan yang sistemik. Penumpukan sampah terjadi di berbagai titik krusial dan tak kunjung tertangani.
Titik yang jadi sorotan antara lain TPS Cimenteng, kawasan Jampang, serta TPS di Jalan R. Soeprapto Palabuhanratu. Tumpukan sampah menggunung hingga meluber ke badan jalan.
“Ini bukan persoalan baru. Keluhan masyarakat sudah berlangsung lama, tetapi tidak direspons dengan langkah konkret dan sistematis. Yang terjadi justru pembiaran,” tegas Opik dalam keterangannya, Minggu 03/05/2026.
PD GPI menilai ada ketidaksinkronan antara kebijakan dan realitas. Pemerintah gencar kampanye kebersihan lingkungan, namun titik dengan beban sampah tertinggi tak jadi prioritas.
“Jangan hanya fokus pada pencitraan kawasan tertentu. Masyarakat yang hidup di sekitar TPS over capacity juga berhak atas lingkungan yang sehat,” lanjutnya.
Dampak krisis sampah sudah dirasakan langsung warga. Aktivitas dan kenyamanan masyarakat terganggu akibat bau menyengat dan pemandangan kumuh di ruang publik.
Selain itu, kualitas lingkungan hidup menurun drastis. Lalat, tikus, dan vektor penyakit lain berkeliaran. Ancaman kesehatan jangka panjang seperti ISPA dan diare mengintai warga sekitar TPS.
Atas kondisi itu, PD GPI Kabupaten Sukabumi menyampaikan lima tuntutan tegas kepada Pemkab Sukabumi. Pertama, evaluasi total kinerja Kepala Dinas Lingkungan Hidup.
Kedua, penanganan darurat di seluruh titik krisis sampah. Ketiga, pembenahan sistem pengangkutan dan manajemen sampah secara profesional dan terjadwal.
Keempat, transparansi penggunaan anggaran pengelolaan sampah. Kelima, tindakan tegas terhadap pihak yang tak mampu menjalankan tugas, termasuk opsi pergantian pimpinan.
“Jangan lagi berlindung pada alasan teknis. Jika armada bermasalah, maka yang harus dibenahi adalah manajemen dan kepemimpinan. Ini soal tanggung jawab,” jelas Opik.
PD GPI memastikan akan terus mengawal persoalan ini. Jika tak ada perubahan nyata, mereka siap melakukan langkah lanjutan bersama masyarakat terdampak.
“Sampah ini nyata, dampaknya dirasakan langsung oleh masyarakat. Maka penyelesaiannya juga harus nyata, bukan sekadar wacana,” tutup Opik.***
Editor : M. Nabil
(DH)
