Bisnisnews.net || Persoalan internal di SMK Taruna Tunas Bangsa (TTB), Kecamatan Bantargadung, Kabupaten Sukabumi, kian meruncing. Kondisi ini dikhawatirkan mengganggu hak pendidikan siswa yang seharusnya tetap berjalan.
Untuk menyelamatkan proses akademik, seluruh siswa kelas 12 akhirnya diputuskan dimutasi ke SMK Dwiwarna Warungkiara. Langkah darurat tersebut diambil agar kelulusan tetap sesuai jadwal pada 5 Mei 2026 tanpa hambatan administratif.
Sorotan datang dari Presidium Majelis Daerah Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MD KAHMI) Sukabumi, Aam Abdul Salam, S.Ag, yang menyayangkan konflik tersebut terjadi. Ia menegaskan pendidikan siswa tidak boleh dikorbankan oleh persoalan internal yayasan maupun sekolah.
“Yang paling penting adalah menyelamatkan anak-anak didik agar pendidikannya tetap berlangsung, khususnya kelas 12 yang akan segera lulus,” kata Aam dalam keterangannya, Rabu 22/04/2026.
Aam mendesak Kantor Cabang Dinas (KCD) Pendidikan Wilayah V Jawa Barat turun tangan secara aktif. Menurutnya, KCD harus menjadi fasilitator utama yang menjembatani komunikasi antara yayasan dan pihak sekolah.
“Jangan sampai kepentingan pendidikan siswa menjadi korban konflik internal. KCD harus hadir dan menjembatani penyelesaian dengan mengedepankan kepentingan yang lebih besar,” tegasnya.
Ia juga mendorong agar penyelesaian ditempuh lewat jalur musyawarah yang melibatkan semua unsur terkait. Langkah cepat diperlukan untuk memulihkan citra pendidikan di Kabupaten Sukabumi yang terdampak isu ini.
Lebih jauh, Aam menilai kasus SMK TTB harus jadi pelajaran. Pengawasan dan pembinaan terhadap sekolah, terutama swasta, perlu diperkuat oleh pemerintah provinsi dan daerah agar konflik serupa tidak terulang.
“Ke depan, ini harus menjadi catatan serius. Pembinaan dan pengawasan harus diperkuat agar konflik seperti ini tidak kembali terjadi di sekolah lain,” ujarnya.
Aam juga mewanti-wanti agar tidak ada praktik pungutan liar dalam proses mutasi siswa. Ia meminta semua pihak menjaga integritas dan tidak memanfaatkan situasi demi keuntungan pribadi.
“Jangan sampai ada oknum yang mengambil keuntungan dari kondisi ini. Pendidikan anak tidak boleh dikorbankan untuk kepentingan sempit,” jelasnya.
Ia berharap seluruh elemen yang terlibat mengedepankan kebijaksanaan dan menempatkan masa depan siswa sebagai prioritas. “Saya yakin semua pihak bisa menyelesaikan ini dengan baik, demi menyelamatkan masa depan pendidikan anak-anak kita,” pungkas Aam.***
Editor : M. Nabil
(Aab)
