Bisnisnews.net || Ketua DPRD Kota Sukabumi, Wawan Juanda, menyoroti arah pembangunan daerah yang dinilai belum sepenuhnya menjawab persoalan mendasar masyarakat. Hal itu disampaikannya dalam forum Musrenbang tingkat kota, dengan menekankan masih tingginya angka pengangguran dan kemiskinan.
Ia menyebut, tingkat pengangguran di Kota Sukabumi saat ini berada di kisaran 8 persen lebih, bahkan melampaui rata-rata Provinsi Jawa Barat. Kondisi tersebut, menurutnya, menjadi pekerjaan rumah besar yang harus segera ditangani secara serius.
“Pengangguran kita masih tinggi, kemiskinan juga belum menunjukkan kondisi yang baik. Ini jadi sorotan serius, dan harus ditangani bersama,” ujarnya, Sabtu (11/4/2026).
Wawan menjelaskan, DPRD telah menyerahkan dokumen pokok-pokok pikiran hasil reses masyarakat yang disusun sesuai ketentuan Permendagri Nomor 18 Tahun 2017. Dokumen tersebut menjadi salah satu acuan penting dalam perencanaan pembangunan tahun 2027.
Ia menegaskan, Musrenbang seharusnya mampu menjembatani kebijakan pemerintah yang bersifat top-down dengan aspirasi masyarakat dari bawah.
“DPRD akan mengawal ketat arah kebijakan pembangunan agar tepat sasaran,” tegasnya.
Sejumlah isu strategis pun menjadi perhatian DPRD, mulai dari penguatan ekonomi berbasis UMKM, peningkatan kualitas infrastruktur, hingga perbaikan kesejahteraan sosial serta akses pendidikan dan layanan kesehatan.
“Infrastruktur masih jadi persoalan klasik, terutama jalan. Ini harus jadi komitmen bersama, apalagi sejalan dengan arah pembangunan provinsi,” katanya.
Selain itu, ia mengingatkan bahwa pembangunan tidak boleh hanya berorientasi pada fisik semata, melainkan harus memberikan dampak nyata bagi masyarakat luas.
“Jangan hanya bangga dengan gedung-gedung tinggi. Pembangunan itu harus masuk ke rumah-rumah kecil masyarakat, harus dirasakan secara merata,” ujarnya.
Meski memberikan kritik, Wawan tetap mengapresiasi capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Sukabumi yang berada di atas rata-rata Jawa Barat. Namun, ia menilai capaian tersebut belum cukup jika belum diikuti dengan penurunan angka pengangguran dan kemiskinan.
Ia pun menekankan pentingnya kolaborasi yang solid antara eksekutif dan legislatif agar program pembangunan dapat berjalan efektif.
“Kita harus buka lembaran baru. Dinamika itu biasa, tapi ke depan kita harus kompak. Pembangunan tidak akan jalan tanpa sinergi,” pungkasnya.***(RAF)
Editor : Aab Abdul Malik
