Bisnisnews.net || Ketua Umum Persatuan Pergerakan Jaringan Nasional Aktivis 98 (PPJNA 98), Anto Kusumayuda, menilai langkah Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad yang mendorong revisi Rancangan Undang-Undang (RUU) Kebencanaan sebagai bentuk nyata keberpihakan kepada rakyat. Menurut Anto, revisi tersebut menjadi respons konkret negara atas berbagai bencana yang terus berulang, khususnya bencana besar yang baru-baru ini melanda wilayah Sumatra.
Anto menegaskan, revisi RUU Kebencanaan bukan sekadar agenda legislasi rutin, melainkan kebutuhan mendesak yang lahir dari realitas lapangan. Berbagai bencana alam—mulai dari banjir besar, longsor, gempa bumi, hingga bencana hidrometeorologi ekstrem—menunjukkan bahwa kerangka hukum kebencanaan yang ada saat ini belum sepenuhnya mampu menjawab tantangan zaman.
“Kami melihat Dasco tidak berdiri di menara gading kekuasaan. Sikap beliau yang mendorong percepatan revisi RUU Kebencanaan menunjukkan keberpihakan kepada rakyat, terutama korban bencana yang selama ini sering kali terabaikan dalam aspek perlindungan, mitigasi, dan pemulihan pascabencana,” ujar Anto dalam keterangannya, Senin (19/1/2026).
Menurut Anto, bencana yang terjadi di sejumlah daerah di Sumatra menjadi cermin lemahnya sistem kebencanaan nasional. Ia menyoroti masih lambannya respons, tumpang tindih kewenangan antarinstansi, hingga minimnya jaminan pemulihan sosial dan ekonomi bagi korban bencana.
“Bencana di Sumatra membuka mata kita bahwa undang-undang yang ada belum cukup adaptif. Banyak celah hukum, mulai dari koordinasi pusat-daerah, pendanaan darurat, hingga perlindungan hak-hak korban. Revisi RUU Kebencanaan harus menjawab semua ini,” tegasnya.
Anto menilai, revisi RUU Kebencanaan perlu menempatkan korban sebagai subjek utama, bukan sekadar objek bantuan. Negara, kata dia, harus hadir sejak tahap mitigasi, tanggap darurat, hingga rehabilitasi dan rekonstruksi jangka panjang.
PPJNA 98 melihat peran Sufmi Dasco Ahmad sebagai figur strategis di DPR RI yang mampu menjembatani kepentingan rakyat dengan proses politik di parlemen. Anto menyebut Dasco memiliki sensitivitas sosial dan keberanian politik untuk mendorong perubahan regulasi yang pro-rakyat.
“Pak Dasco memahami bahwa bencana bukan hanya persoalan alam, tapi juga persoalan tata kelola negara. Ketika beliau mendorong revisi RUU Kebencanaan, itu artinya beliau berpihak pada kepentingan rakyat kecil yang paling rentan saat bencana terjadi,” ujarnya.
Menurut Anto, keberpihakan tersebut tercermin dari dorongan agar revisi RUU Kebencanaan tidak hanya memperkuat peran Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), tetapi juga memastikan keterlibatan aktif pemerintah daerah, masyarakat sipil, relawan, dan dunia usaha.
Anto menekankan bahwa revisi RUU Kebencanaan harus menjawab persoalan pascabencana yang selama ini kerap menjadi titik lemah. Banyak korban bencana, kata dia, kehilangan tempat tinggal, mata pencaharian, hingga akses pendidikan dan kesehatan, namun tidak mendapatkan jaminan pemulihan yang layak.
“RUU Kebencanaan yang direvisi harus menjamin hak korban secara jelas: hak atas hunian sementara dan tetap, hak atas pemulihan ekonomi, serta hak atas pendampingan psikososial. Ini bukan belas kasihan, tapi kewajiban negara,” tegas Anto.
Ia juga mendorong agar revisi tersebut mengatur mekanisme pendanaan kebencanaan yang lebih fleksibel dan transparan, sehingga tidak lagi terhambat oleh birokrasi panjang saat kondisi darurat.
Sebagai bagian dari elemen reformasi, PPJNA 98 menyatakan komitmennya untuk mengawal proses revisi RUU Kebencanaan agar tidak menyimpang dari semangat keberpihakan kepada rakyat. Anto mengingatkan agar revisi tersebut tidak disusupi kepentingan elit atau korporasi yang justru dapat merugikan masyarakat terdampak bencana.
“Kami dari PPJNA 98 akan mengawal agar revisi ini benar-benar pro-rakyat, bukan sekadar formalitas atau alat politik. Bencana adalah ujian kehadiran negara, dan undang-undang harus menjadi instrumen perlindungan, bukan sekadar aturan di atas kertas,” pungkasnya.***
