Bisnisnews.net || Isu perluasan perkebunan kelapa sawit di Jawa Barat kembali mengemuka setelah Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menerbitkan kebijakan pelarangan penanaman sawit di seluruh wilayah provinsi. Kebijakan ini menjadi perhatian publik di tengah meningkatnya kekhawatiran terhadap dampak ekologis alih fungsi lahan.
Larangan tersebut resmi diberlakukan melalui Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 187/PM.05.02.01/PEREK tentang Larangan Penanaman Kelapa Sawit di Wilayah Provinsi Jawa Barat.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat luas perkebunan sawit di Jawa Barat mencapai 15,85 ribu hektare. Pengelolaan lahan tersebut didominasi oleh BUMN seluas 11.641 hektare, disusul perusahaan swasta 4.548 hektare, serta perkebunan rakyat sekitar 301 hektare.
Kabupaten Sukabumi tercatat sebagai daerah dengan pertumbuhan perkebunan sawit paling pesat. Dalam rentang waktu 2016 hingga 2024, luas kebun sawit di wilayah ini meningkat hampir dua kali lipat, dari 45.341 hektare menjadi 99.448 hektare. Dengan capaian tersebut, Sukabumi menempati posisi teratas sebagai kabupaten dengan lahan sawit terluas di Jawa Barat.
Menanggapi kebijakan tersebut, Pengamat Kebijakan Pertanian IPB University Prima Gandhi menilai langkah Gubernur Dedi Mulyadi sejalan dengan fungsi strategis Jawa Barat sebagai wilayah penyangga ekosistem kawasan aglomerasi dan metropolitan Jabodetabek.
“Kebijakan ini selaras dengan visi pembangunan berkelanjutan. Jawa Barat sebagai penyangga ekosistem kawasan aglomerasi/metropolitan Jabodetabek. Dengan karakter topografi yang berbukit dan lahan pertanian produktif yang semakin terdesak urbanisasi, pembatasan terhadap sawit menjadi bentuk pencegahan konversi fungsi lahan secara berlebihan,” ujar Gandhi, Sabtu (3/1/2026).
Namun demikian, Gandhi menegaskan bahwa persoalan krisis ekologis di Jawa Barat tidak bisa serta-merta dikaitkan sepenuhnya dengan keberadaan tanaman sawit. Meski begitu, ekspansi sawit dalam skala besar tetap berpotensi memperparah kerusakan lingkungan.
“Larangan penanaman sawit patut diapresiasi di dari sisi ekologis walaupun krisis ekologis yang terjadi di Jawa Barat tidak bisa disamaratakan. Tanaman sawit diketahui membutuhkan curah air tinggi dan cenderung mengubah keseimbangan hidrologi tanah,” paparnya.
Ia menambahkan, sebagai wilayah yang berfungsi sebagai daerah resapan air, Jawa Barat rentan terhadap perubahan tata guna lahan.
“Jawa Barat yang menjadi daerah resapan air, tanaman kelapa sawit berpotensi memperparah risiko banjir di musim hujan ataupun kekeringan di musim kemarau,” katanya.
Lebih lanjut, Gandhi menilai kebijakan pembatasan ekspansi sawit dapat menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk mendorong diversifikasi komoditas perkebunan yang lebih sesuai dengan kondisi agroklimat masing-masing wilayah.
“Kebijakan ini juga membuka ruang bagi diversifikasi komoditas unggulan yang lebih sesuai dengan kondisi agroklimat kabupaten/kota se Jawa Barat, seperti kopi, teh, pala, kakao, atau tanaman obat,” paparnya.
Menurutnya, komoditas tersebut memiliki potensi nilai tambah ekspor sekaligus mampu membangun identitas baru perkebunan Jawa Barat yang lebih berkelanjutan di pasar global.
Gandhi juga menyoroti bahwa masifnya perkebunan sawit di Kabupaten Sukabumi dan wilayah lain seperti Kabupaten Bogor—yang menempati urutan kedua terluas—tidak hanya dilatarbelakangi pertimbangan ekonomi, tetapi juga faktor historis yang telah berlangsung lama.
“Banyak petani rakyat atau perusahaan perkebunan besar menanam sawit karena pertimbangan historis dan ekonomi yang menjanjikan,” paparnya.
Ia menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap perkebunan sawit oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat, khususnya untuk menertibkan perizinan yang tumpang tindih. Namun, pengurangan luas kebun sawit harus disertai peta jalan yang jelas dan dukungan konkret bagi komoditas pengganti.
“Jika pemerintah memaksa alih komoditas tanpa memberikan dukungan finansial, teknologi, dan pasar alternatif, maka kebijakan ini bisa melemahkan ekonomi pertanian,” ungkap Gandhi.
Di sisi lain, ia mengingatkan bahwa kebijakan larangan sawit berpotensi memunculkan resistensi dari sejumlah pihak, terutama perusahaan besar yang telah mengantongi izin resmi.
“Perusahaan perkebunan besar kelapa sawit yang memiliki izin sah pun bisa menggugat atau menuntut kompensasi jika dianggap dirugikan. Ini bisa menimbulkan ketegangan antara pemerintah daerah dan pelaku usaha,” ucapnya.
Gandhi turut menyinggung kasus munculnya kebun sawit di Cirebon sebagai contoh lemahnya koordinasi dan pengawasan di tingkat daerah.
“Di sisi lain, kasus sawit di Cirebon, menunjukkan lemahnya jaringan komunikasi dan pengawasan di tingkat daerah menegaskan bahwa keberhasilan implementasi ditentukan bukan oleh surat edaran semata, tetapi oleh kapasitas birokrasi lokal mengawalnya,” cetusnya.
Secara umum, Gandhi menilai kebijakan larangan penanaman sawit di Jawa Barat merupakan langkah ekologis yang patut diapresiasi. Namun, keberhasilan kebijakan tersebut sangat bergantung pada kesiapan pemerintah daerah dalam menyiapkan strategi transisi yang adil dan berkelanjutan.
“Jadi, larangan sawit di Jawa Barat merupakan uji coba penting kebijakan ekologis tingkat daerah di Indonesia. Namun keberhasilannya tidak bergantung pada larangan semata, melainkan pada strategi transisi yang adil,” jelasnya.
Ia pun menekankan perlunya langkah konkret dan terencana agar kebijakan ini dapat berjalan efektif dalam jangka panjang.
“Sehingga Gubernur/Pemerintah Jawa Barat perlu menyiapkan peta komoditas unggulan pengganti, akses pembiayaan hijau bagi petani, serta kemitraan riset dengan perguruan tinggi dan sektor swasta untuk menciptakan rantai nilai baru yang berkelanjutan,” pungkasnya.***(RAF)
Editor : M. Nabil
