Bisnisnews.net || Upaya Pemerintah Kota Sukabumi dalam memperkuat keterbukaan informasi publik kembali menuai apresiasi di tingkat Provinsi Jawa Barat. Hal tersebut tercermin dari raihan tiga nominasi pada ajang Anugerah Keterbukaan Informasi dan Anugerah Gapura Sri Baduga Desa dan Kelurahan Tahun 2025.
Penghargaan tersebut diserahkan dalam rangkaian acara Drama Musikal Rahvayana “Kala Cinta Dijabar” yang berlangsung di Sasana Budaya Ganesha (Sabuga) ITB, Bandung, Selasa (30/12/2025).
Kegiatan ini dihadiri Wakil Wali Kota Sukabumi Bobby Maulana, Ketua Bidang I TP-PKK Kota Sukabumi Kia Florita, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Endah Aruni, Direktur RSUD Bunut Yanyan Rusyandi, serta Kepala Bagian Pemerintahan Ratna Hermayanti.
Pada kesempatan tersebut, Pemerintah Kota Sukabumi memperoleh tiga nominasi prestisius, yakni kategori Kota Informatif, BLUD Terlengkap yang diraih RSUD Bunut, serta masuk dalam jajaran 10 Besar Anugerah Gapura Sri Baduga.
Wakil Wali Kota Sukabumi, Bobby Maulana, menyampaikan bahwa capaian tersebut merupakan hasil kerja kolektif seluruh perangkat daerah dalam membangun sistem pemerintahan yang terbuka, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
“Alhamdulillah, Kota Sukabumi mendapatkan tiga nominasi pada ajang ini. Ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas layanan publik dan keterbukaan informasi,” ujar Bobby, Kamis (1/1/2025).
Ia menambahkan, penghargaan tersebut diharapkan mampu memperkuat semangat kebersamaan dan kolaborasi antarperangkat daerah, sekaligus mendorong peningkatan kinerja ke depan. Bobby juga menyampaikan apresiasi kepada Bank bjb atas dukungan dan sinergi yang terjalin selama ini.
“Terima kasih atas kolaborasi yang telah terbangun. Mari terus solid dan kompak membangun Kota Sukabumi. Dari Sukabumi untuk Indonesia,” ungkapnya.
Ajang Anugerah Keterbukaan Informasi dan Gapura Sri Baduga 2025 menjadi momentum strategis bagi Pemerintah Kota Sukabumi untuk menegaskan komitmen terhadap prinsip transparansi, peningkatan mutu layanan kesehatan, serta penguatan tata kelola pemerintahan hingga tingkat desa dan kelurahan.
Capaian tersebut diharapkan dapat menjadi tolok ukur bagi seluruh perangkat daerah dalam mempertahankan dan mengembangkan keterbukaan informasi publik sebagai fondasi utama dalam membangun kepercayaan masyarakat.*** (RAF)
Editor : M. Nabil
