Bisnisnews.net || Menyimak pernyataan Anggota DPR RI Fraksi PDIP, Rieke Diah Pitaloka, meminta Presiden Prabowo Subianto membatalkan kenaikan Pajak Penghasilan Negara (PPN) menjadi 12 persen sebagai kado tahun baru 2025.
Diah menyebut, Kementerian Keuangan berencana naikkan PPN 12% pada 1 Januari 2025 argumentasinya karena “perintah” Pasal 7 UU No.7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Liputan6.Com, 21/12/2024).
Dari pernyataan protes Rieke Diah Pitaloka sebagai politisi PDIP atas rencana kenaikan PPN 12 % menggelikan dan penuh tanda tanya besar, apakah serius dan benar perjuangkan aspirasi rakyat ?
“Kenapa tidak dari sejak awal ditolak ketika pengesahan UU No.7/2021, malahan PDIP merupakan bagian dari pemerintahan yang berkuasa ikut andil besar mensyahkannya,” kata Anto Kusumayuda Ketum PPJNA 98 dalam rilis diterima redaksi Sabtu (21/12/2024).
“UU No.7/2021 merupakan produk dari rezim Jokowi dan PDIP ada didalamnya serta Ibu Rieke sendiri ikut mensyahkan menyetujuinya, sangat ironi seolah olah hari ini tampil seperti pahlawan menolak diberlakukan PPN 12 % dan menyudutkan menyalahkan pemerintahan Presiden Prabowo,” lanjut Anto.
“Justru langkah kebijakan Presiden Prabowo sebagai presiden yang telah dilantik menyelamatkan bangsa dan negara dari dampak kebijakan kebijakan yang telah dibuat masa pemerintahan Jokowi dan didalamnya PDIP sebagai partai penguasa,” jelas Anto.
“PDIP harus jujur mengakui akan kondisi bangsa dan negara hari ini itu sebagai akibat dari langkah kebijakan dirinya selama 10 tahun berkuasa. Kalau Presiden Prabowo hanya menjalankan undang undang terkait PPN 12 % dan itu ditetapkan di era kepemimpinan Puan Maharani sebagai Ketua DPR serta PDIP sebagai partai penguasa,” pungkas Anto.***
Sumber : Perhimpunan Pergerakan Jejaring Nasional Aktivis – PPJNA 98
Foto : Istimewa
Editor : Dul
(AAS)
