Bisnisnews.net – Kecamatan Cibeureum diproyeksikan menjadi lokasi pembangunan Lapang Merdeka (Lapdek) baru di Kota Sukabumi. Rencana tersebut mulai disiapkan Pemerintah Kota Sukabumi sebagai bagian dari pengembangan fasilitas publik, meskipun realisasinya masih harus melalui sejumlah tahapan.
Wali Kota Sukabumi, Ayep Zaki, mengungkapkan bahwa pemerintah daerah saat ini tengah memprioritaskan penertiban dan pendataan kepemilikan tanah di kawasan yang akan dikembangkan. Langkah tersebut dinilai penting agar proses pembangunan nantinya memiliki dasar hukum dan administrasi yang jelas.
Salah satu kawasan yang menjadi perhatian berada di sekitar Kampus Institut Pertanian Bogor (IPB), Kecamatan Cibeureum. Ayep menyebut, sebelum masuk ke tahap pembangunan fisik, pemerintah harus memastikan terlebih dahulu lahan yang akan digunakan merupakan aset yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan daerah.
“Kita beresin. Eh, lapdek di sini, nanti saya beresin dulu posisi kepemilikan tanahnya dulu, baru nanti dibikin perencanaannya, DED-nya, dan lain sebagainya. Jadi statusnya dulu, baru naik kepada perizinan, baru eksekusi,” kata Ayep, Minggu (15/11/2026).
Menurutnya, persoalan lahan menjadi salah satu tantangan karena kawasan tersebut terdiri atas beberapa bidang tanah dengan kepemilikan berbeda. Selain tanah milik Pemkot Sukabumi, terdapat pula lahan milik IPB dan masyarakat.
Karena itu, pemerintah tidak bisa langsung menggunakan seluruh bidang tanah untuk pembangunan infrastruktur. Apabila terdapat lahan masyarakat yang dibutuhkan, proses pengadaan atau pembelian harus dilakukan sesuai ketentuan.
“Ini kan di sini kan ada tanah IPB, ada tanah Pemkot, ada tanah masyarakat, seperti itu. Nah, untuk membangun infrastrukturnya itu harus menggunakan tanah Pemkot, gitu kan. Enggak bisa pakai tanah rakyat, harus dibeli dulu. Kan?, ini yang harus kita benahin dulu,” ujarnya.
Ayep memperkirakan kawasan Cibeureum masih memiliki potensi lahan yang cukup luas untuk mendukung rencana tersebut. Luasan area yang diperkirakan tersedia di wilayah itu mencapai sekitar 100 hektare.
“Sini, sekitar ini, karena enggak ada lagi tanah, paling 100 hektar lah di sini,” ungkapnya.
Kendati demikian, pemerintah belum menetapkan jadwal pembangunan maupun tahapan pengerjaan secara terperinci. Penyusunan DED dan proses perizinan baru akan dilakukan setelah persoalan kepemilikan tanah diselesaikan.
Ayep mengakui, merealisasikan rencana pembangunan fasilitas publik berskala besar bukan perkara mudah. Selain membutuhkan kesiapan lahan dan perencanaan matang, dukungan masyarakat juga menjadi faktor penting dalam mendorong kelanjutan proyek tersebut.
“Ya, kita enggak bisa ngebangun, karena enggak mudah, makanya perlu dukungan moril, ya, dari masyarakat sendiri,” pungkasnya.
Pemkot Sukabumi berharap penataan status lahan dapat menjadi fondasi awal bagi pengembangan kawasan Cibeureum. Namun, kepastian lokasi, luas lahan yang benar-benar digunakan, serta jadwal pembangunan masih menunggu proses penyelesaian administrasi dan perencanaan lebih lanjut.***(RAF)
Editor: M. Nabil
