Bisnisnews.net – Kerawanan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan penyelundupan manusia (TPPM) di Kabupaten Subang menjadi perhatian serius Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung. Untuk menekan kasus tersebut, Imigrasi Bandung memperkuat program Desa Binaan Imigrasi dengan menggandeng Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jawa Barat.
Sinergi ini resmi dikukuhkan dalam kegiatan Sosialisasi dan Penguatan Program Desa Binaan Imigrasi melalui Sinergi dengan PWI Jawa Barat yang digelar di Kota Bandung, Selasa (10/11/2026).
Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung, Arya Pradhana Anggakara, mengungkapkan hingga saat ini pihaknya telah membina sembilan desa. Delapan di antaranya berada di Kabupaten Subang, dan satu desa di Kabupaten Bandung. Banyaknya desa binaan di Subang bukan tanpa alasan.
“Subang menjadi salah satu kawasan yang rawan TPPO dan TPPM berdasarkan data pemetaan kami. Jadi ini menjadi prioritas pembinaan,” ujar Arya.
Menurutnya, modus TPPO seringkali mengincar masyarakat desa dengan iming-iming gaji besar kerja di luar negeri. Korban biasanya diberangkatkan secara nonprosedural, tanpa perlindungan hukum yang jelas.
“Kami tidak pernah melarang warga untuk bekerja ke luar negeri. Silakan, tapi harus sesuai prosedur resmi yang ditetapkan pemerintah. Itu demi perlindungan mereka sendiri,” tegasnya.
Arya menjelaskan, program Desa Binaan bukan sekadar sosialisasi paspor atau aturan keimigrasian. Lebih dari itu, petugas Imigrasi membangun hubungan emosional dengan warga. Petugas rutin datang setiap bulan, ikut kegiatan sosial, dan menjadi tempat warga bertanya.
Untuk mempermudah pelaporan, Imigrasi Bandung juga membuka hotline khusus yang dikelola langsung oleh Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian (Inteldakim).
“Kita provide tools semudah mungkin. Kalau warga melihat ada orang asing yang meresahkan atau penyalahgunaan izin tinggal, bisa langsung lapor ke hotline kami,” katanya.
Meski begitu, Arya mengakui tantangan tidak kecil. Dengan jumlah personel terbatas, pembinaan ke 9 desa saat ini hanya didampingi 4 petugas. Di tingkat Kanwil Jawa Barat sendiri, tercatat ada 92 desa binaan dengan 44 petugas yang tersebar di 10 UPT.
“Keterbatasan SDM memang jadi tantangan, tapi kami komitmen terus menambah desa binaan di tahun 2027. Karena pelayanan harus dekat dengan masyarakat,” ucapnya.
Arya menambahkan, keberhasilan program ini juga butuh kolaborasi lintas instansi, seperti Disdukcapil untuk dokumen kependudukan, dan pemerintah daerah. Namun peran media dinilai paling strategis.
Di sinilah peran PWI Jabar masuk. Ketua PWI Jawa Barat, Tantan Sulthon, menegaskan pihaknya siap menjadi mitra edukasi.
“Tugas pers bukan hanya memberitakan saat sudah ada kasus TPPO. Kita harus ikut mencegah, mengedukasi masyarakat agar tidak terjebak tawaran kerja ilegal. Kolaborasi ini sangat positif,” kata Tantan.
Sementara Kepala Seksi Inteldakim, Yulianto Bimanegara menambahkan, pendekatan yang dilakukan tidak formalistik.
“Setiap bulan kita sambangi desa. Edukasi iya, tapi kita juga membaur dalam kegiatan warga. Jadi informasi keimigrasian itu tersampaikan dengan cara yang lebih humanis,” ungkap Bima.
Dengan model kolaborasi Imigrasi-PWI Jabar ini, diharapkan masyarakat desa tidak hanya menjadi objek pengawasan, tetapi menjadi subjek yang aktif, menjadi garda terdepan untuk mengenali dan mencegah TPPO dan TPPM sejak dari hulu.***
Editor: M. Nabil
(Aab)
