Bisnisnews.net – Pembangunan gerai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, kini mendekati penyelesaian. Dari 269 unit yang ditargetkan, sebanyak 251 gerai telah rampung secara fisik, sementara 18 unit lainnya masih dalam tahap pembangunan.
Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah (DKUKM) Kabupaten Sukabumi, Sri Hastuty Harahap, menyebutkan bahwa penyelesaian bangunan menjadi salah satu tahapan menuju pengoperasian koperasi. Namun, setiap gerai tetap harus melewati pemeriksaan untuk memastikan kesiapan sarana dan prasarana.
Data progres tersebut dihimpun dari laporan jajaran Kodim 0622 dan Kodim 0607. Adapun 88 gerai saat ini tengah menjalani verifikasi dan validasi (verval) sebagai bagian dari proses penilaian sebelum operasional dimulai.
“Berdasarkan laporan jajaran Kodim 0622 dan 0607, mayoritas pembangunan fisik gerai KDKMP sudah rampung sepenuhnya,” kata Sri Hastuty, Jumat (23/10/2026).
Untuk mendukung proses tersebut, Pemerintah Kabupaten Sukabumi membentuk tim gabungan yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Sekretaris Daerah. Tim ini melakukan pemeriksaan langsung terhadap kondisi gerai beserta aset yang akan digunakan dalam kegiatan koperasi.
Sejumlah aspek menjadi perhatian dalam penilaian, mulai dari kepastian status hukum tanah, kondisi bangunan, hingga kesiapan kendaraan operasional. Hasil pemeriksaan selanjutnya menjadi dasar penentuan status kelayakan masing-masing gerai.
Sri menerangkan, hasil verifikasi dibagi menjadi tiga kategori, yakni layak, layak dengan catatan, serta tidak layak. Skema tersebut diterapkan untuk memastikan setiap unit memenuhi persyaratan sebelum digunakan.
Proses pemeriksaan telah berlangsung sejak pertengahan Oktober. Pemerintah daerah pun terus berkoordinasi dengan pihak terkait agar evaluasi terhadap seluruh gerai dapat diselesaikan sesuai tahapan yang telah ditetapkan.
Dari hasil peninjauan sementara, masih ditemukan sejumlah kekurangan yang perlu dibenahi. Di antaranya, peralatan operasional yang belum lengkap dan beberapa bagian bangunan yang membutuhkan perbaikan ringan.
“Hasil sementara menunjukkan banyak gerai berstatus layak dengan catatan, rata-rata terkait kurang kompletnya peralatan atau perbaikan minor fisik bangunan,” jelasnya.
Meski pemerintah pusat mendorong agar gerai segera beroperasi, Sri menegaskan bahwa proses pembukaan tetap mempertimbangkan hasil pemeriksaan di lapangan. Menurutnya, kesiapan setiap unit harus menjadi dasar dalam menentukan kelayakan operasional.
“Pemerintah pusat memang mendorong percepatan operasionalisasi, namun kami di daerah tetap berpatokan pada objektivitas kelayakan riil di lapangan,” pungkas Sri.***(RAF)
Editor: M. Nabil
