Bisnisnews.net – Pemerintah Kota (Pemkot) Sukabumi merespons aksi penutupan akses Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Cikundul yang dilakukan Forum Masyarakat Korban Sampah, Jumat (11/9/2026).
Wakil Wali Kota Sukabumi Bobby Maulana mengatakan pemerintah akan mengupayakan pemulihan lahan pemakaman wakaf yang terdampak air lindi dan timbunan sampah di kawasan TPA Cikundul.
Menurut Bobby, langkah tersebut merupakan respons atas aspirasi warga yang meminta lahan pemakaman kembali dapat digunakan. Pemkot akan terlebih dahulu menghitung kemampuan anggaran untuk melaksanakan pengurugan lahan tersebut.
“Solusinya, setelah berkoordinasi dengan Pak Kadis DLH, setelah berkomunikasi dengan Pak Wali Kota, di antaranya adalah kita akan melaksanakan apa yang diinginkan oleh masyarakat, yaitu mengurug tanah pemakaman wakaf yang terkena air lindi bilamana terjadi hujan,” ujar Bobby.
Bobby menyebut pihaknya telah mendapatkan gambaran kebutuhan anggaran untuk pekerjaan tersebut. Namun, kondisi fiskal daerah menjadi salah satu pertimbangan karena terdapat sejumlah kebutuhan besar yang harus dibiayai melalui APBD Perubahan 2026.
Karena itu, Pemkot Sukabumi akan berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Pekerjaan Umum (PU), dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) untuk memastikan besaran anggaran yang dapat dialokasikan.
“Yang penting di perubahan ini bisa kita eksekusi dulu. Nanti akan kita eksekusi secara bertahap sesuai dengan anggaran yang tadi disampaikan oleh Pak Kadis,” katanya.
Bobby mengatakan, apabila anggaran yang tersedia dalam APBD Perubahan belum mampu membiayai seluruh kebutuhan pengurugan, pemerintah akan mengalokasikan kembali anggaran melalui APBD murni 2027.
Ia menyebut pelaksanaan lanjutan dapat dilakukan pada kuartal pertama 2027, sehingga proses pemulihan lahan tetap berjalan secara bertahap.
“Selebihnya, begitu nanti di anggaran murni, kuartal pertama tahun 2027, apa di Januari, atau di Februari, kita akan alokasikan anggaran ini untuk percepatannya kembali. Jadi, secara bertahap,” ujarnya.
Pemkot Akui Persoalan TPA Jadi Pekerjaan Rumah
Bobby juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas persoalan TPA yang hingga kini belum memiliki skema penanganan menyeluruh.
“Saya mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya mewakili Pemerintah Kota Sukabumi karena kita belum memiliki skema untuk menanggulangi masalah TPA ini. Saya pikir ini PR kita semua,” tuturnya.
Untuk mengurangi ketergantungan terhadap TPA Cikundul, Pemkot Sukabumi juga tengah menyiapkan sejumlah alternatif pengelolaan sampah.
Salah satunya dengan mengoptimalkan Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R). Pemerintah juga berencana mendorong penggunaan mesin insinerator di TPS3R Cisarua.
Menurut Bobby, keberadaan fasilitas tersebut diharapkan dapat mengurangi volume sampah yang selama ini berakhir di TPA Cikundul.
“Kita juga nanti sampaikan ke provinsi bagaimana terkait mesin insinerator yang akan diberikan ke pemerintah kota. Tapi satu di Cisarua, ini sudah melalui katalog. Kita juga memesan insinerator untuk di TPS3R Cisarua,” jelasnya.
Dengan penguatan TPS3R, Bobby menargetkan sebagian besar timbulan sampah dapat ditangani di wilayah masing-masing sehingga beban TPA Cikundul perlahan berkurang.
Pemotongan TKD Tekan Ruang Fiskal
Di tengah tuntutan warga untuk segera memperbaiki kawasan pemakaman, Bobby mengakui kondisi keuangan daerah menjadi tantangan tersendiri.
Ia mengatakan Kota Sukabumi mengalami pengurangan dana transfer dari pemerintah pusat sekitar Rp159 miliar. Dengan kapasitas APBD sekitar Rp1,3 triliun, angka tersebut dinilai cukup memberikan tekanan terhadap kemampuan fiskal daerah.
“Untuk Kota Sukabumi, kota dengan APBD 1,3, potongan Rp159 miliar itu cukup terasa,” katanya.
Selain pemotongan transfer, pemerintah daerah juga masih harus memenuhi sejumlah kebutuhan prioritas, termasuk belanja pegawai dan Universal Health Coverage (UHC).
Bobby menyebut dalam pembahasan Raperda bersama DPRD, terdapat potensi tekanan anggaran sekitar Rp40,7 miliar akibat berkurangnya dana transfer.
Pemkot masih menunggu kemungkinan adanya pengembalian Transfer ke Daerah (TKD) hingga 24 September mendatang. Jika tambahan dana tersebut diterima, pemerintah berharap dapat mempercepat pembiayaan berbagai kebutuhan daerah, termasuk penanganan persoalan sampah.
Soal Sertifikat Lahan Pengganti, Pemkot Akan Kaji
Sementara itu, terkait tuntutan warga mengenai sertifikat lahan pengganti yang disebut telah dijanjikan sejak pemerintahan sebelumnya, Bobby belum memberikan kepastian waktu.
Ia mengatakan persoalan tersebut akan kembali dibahas dengan perangkat daerah terkait, termasuk Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) serta Dinas PU.
“Kita akan lihat itu, kita akan lihat, kita akan bicarakan lagi nanti. Itu berarti komunikasinya dengan dinas pemangkunya, dengan BPKPD, mungkin dengan PU juga nanti kita komunikasikan,” ujarnya.
Bobby menegaskan, untuk saat ini pemerintah ingin memberikan kepastian terlebih dahulu kepada warga bahwa persoalan lahan pemakaman akan ditindaklanjuti melalui pengurugan.
“Yang penting hari ini masyarakat dapat kepastian bahwa kita hadir untuk mengurug nanti tanah yang ada di Cikundulnya. Nah, itu dulu. Nanti kita lanjut lagi,” pungkasnya.***(RAF)
Editor : M. Nabil
