Bisnisnews.net – Perselisihan antarwarga tidak selalu harus berakhir di meja hukum. Pemerintah Kota Sukabumi mendorong penyelesaian persoalan melalui komunikasi dan musyawarah di lingkungan masyarakat sebagai langkah awal sebelum perkara masuk ke proses hukum.
Wakil Wali Kota Sukabumi Bobby Maulana mengatakan pendekatan restorative justice atau keadilan restoratif dapat menjadi salah satu alternatif dalam menangani berbagai persoalan masyarakat, selama penyelesaiannya tetap sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.
Hal tersebut disampaikan Bobby saat membuka Sosialisasi Restorative Justice di Aula Kelurahan Cipanengah, Kecamatan Lembursitu, Kota Sukabumi, Jumat (28/8/2026).
Menurut Bobby, prinsip utama restorative justice adalah mempertemukan pihak-pihak yang terlibat dalam suatu persoalan untuk mencari jalan keluar melalui dialog. Dengan cara tersebut, penyelesaian tidak hanya berorientasi pada hukuman, tetapi juga pemulihan hubungan dan terciptanya kesepakatan.
“Harapannya permasalahan-permasalahan yang ada bisa diselesaikan di wilayah, tidak langsung masuk ke ranah kepolisian atau meja hijau. Pendekatan ini dilakukan melalui musyawarah untuk mencapai kesepakatan secara kekeluargaan,” ujar Bobby.
Ia menilai lingkungan RT dan RW memiliki posisi strategis dalam penerapan pendekatan tersebut. Sebagai unsur yang bersentuhan langsung dengan warga, RT dan RW dapat mendeteksi sekaligus membantu menyelesaikan persoalan sejak dini.
Bobby berharap komunikasi yang dibangun di tingkat lingkungan mampu mencegah persoalan sederhana berkembang menjadi konflik yang lebih serius.
“Pendekatan ini diharapkan dapat menjadi langkah awal dalam menyelesaikan persoalan di lingkungan masyarakat sebelum menempuh proses hukum lebih lanjut, sepanjang memenuhi ketentuan hukum yang berlaku,” katanya.
Di sisi lain, Bobby meminta 33 Pos Bantuan Hukum atau Posbankum yang telah dibentuk di Kota Sukabumi dimanfaatkan secara optimal. Menurutnya, masyarakat perlu mengetahui bahwa terdapat wadah yang dapat membantu mereka memahami persoalan hukum yang sedang dihadapi.
Ia meminta camat, lurah serta pengurus RT dan RW ikut memastikan keberadaan Posbankum benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Melalui kegiatan ini, saya minta dikawal oleh camat, lurah, serta pengurus RT dan RW supaya Posbankumnya benar-benar jalan. Jadi masyarakat tidak bingung kalau ada masalah lahan atau sengketa warga, semua bisa mediasi di wilayah terlebih dahulu,” tegasnya.
Bobby juga menyoroti penanganan persoalan yang melibatkan anak-anak dan remaja. Ia mengingatkan agar penyelesaian tidak semata-mata mengedepankan tindakan hukum, tetapi juga memperhatikan aspek pembinaan dan masa depan anak.
Dalam kondisi tertentu, kata Bobby, keluarga, tokoh agama, tokoh masyarakat dan unsur lingkungan dapat dilibatkan untuk mencari solusi bersama, terutama ketika persoalan masih memungkinkan diselesaikan melalui pendekatan kekeluargaan.
“Kalau masalah kecil bisa diselesaikan dengan obrolan santai sambil ngopi, tentu tingkat ketidakamanan di masyarakat akan turun,” tuturnya.
Bobby mengatakan penguatan mekanisme penyelesaian berbasis masyarakat diharapkan dapat menciptakan rasa aman sekaligus memberikan kepastian hukum. Masyarakat juga diharapkan tidak terburu-buru membawa setiap persoalan ke jalur hukum apabila masih dapat diselesaikan secara damai sesuai ketentuan.
“Kita ingin menghapus stigma dan menciptakan rasa aman di Kota Sukabumi, sekaligus memberikan kepastian hukum bagi masyarakat tanpa harus mengeluarkan biaya yang besar,” pungkasnya.
Kegiatan sosialisasi tersebut menghadirkan perwakilan Kejaksaan Negeri Kota Sukabumi dan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Sukabumi sebagai narasumber. Sosialisasi diharapkan memperkuat pemahaman masyarakat dan aparatur kewilayahan mengenai restorative justice serta pemanfaatan layanan bantuan hukum di tingkat lokal.***(RAF)
Editor : M. Nabil
