Bisnisnews.net – Ketua Umum PWI Pusat Akhmad Munir menilai industri modal ventura punya peran penting untuk menopang pertumbuhan UMKM dan perusahaan rintisan, sekaligus menjaga keberlanjutan ekonomi nasional.
Pernyataan itu disampaikannya dalam Talkshow Jurnalistik “Saatnya Perkuat Modal Ventura” di Kantor PWI Pusat Jakarta, Rabu 19 Agustus 2026.
Menurut Akhmad Munir, fungsi modal ventura tidak hanya sebatas menyalurkan dana ke startup. Lebih dari itu, industri ini bisa menjadi pilar pembentuk ekosistem bisnis yang sehat dan berkelanjutan.
“Modal ventura tidak semata-mata sumber pembiayaan. Ia juga bagian penting membangun ekosistem bisnis yang berkualitas,” ujarnya.
Ia menekankan pentingnya kolaborasi banyak pihak. Mulai dari OJK sebagai regulator, pelaku industri, komunitas *Amvesindo*, hingga Perusahaan Pasangan Usaha/PPU harus bergerak bersama.
“OJK sebagai regulator tentu punya otoritas dalam mendukung, men-support keberadaan Amvesindo atau komunitas modal ventura ini agar bisa bersama-sama menjadi bagian ekosistem ekonomi di Indonesia,” kata Munir.
Ia menambahkan, salah satu kendala utama startup saat ini adalah akses permodalan. Selain itu, penguatan jaringan, tata kelola, dan pendampingan juga perlu menjadi perhatian.
“Banyak startup kita kendalanya ada di permodalan. Modal ventura juga harus memperkuat jaringan, tata kelola, dan ekosistem bisnisnya. Karena itu butuh support dari OJK,” jelasnya.
Menanggapi hal itu, Kepala Direktorat Pengawasan PMV dan LKK OJK, Aulia Fadly, memastikan perusahaan modal ventura yang berizin berada dalam pengawasan OJK.
“Kalau yang legal, yang sudah memiliki izin dan terdaftar, itu menjadi domain kami untuk melakukan review dan pengawasan,” kata Aulia.
Pengawasan dimulai sejak awal melalui fit and proper test terhadap calon pihak utama. Prosesnya meliputi cek dokumen, wawancara, dan penelusuran latar belakang pengurus serta pemegang saham.
OJK juga telah menyiapkan regulasi dan mekanisme mitigasi. Namun Aulia mengakui tantangan muncul ketika ada oknum yang menyimpang di lapangan.
“Kalau peraturannya sudah kita buat, langkah mitigasinya sudah kita buat, tapi ada penyimpangan di jalan yang disebabkan oleh oknum, ini memang menjadi tantangan buat kita semua,” ujarnya.
Pakar ekonomi makro YB Suhartoko dari Universitas Atma Jaya Jakarta menyoroti posisi PPU. Menurutnya, PPU sering berada di posisi lebih lemah dibanding PMV yang memiliki modal besar.
“Walaupun PMV sudah memberitahukan risikonya, PPU kita posisinya lemah. Maka pendampingan PPU dari OJK harus lebih kuat,” kata Suhartoko. Pendampingan ini penting agar hubungan investasi lebih sehat dan PPU terlindungi.
OJK sendiri menjalankan pengawasan langsung, tidak langsung, pemeriksaan, hingga penetapan status pengawasan intensif dan khusus. Ketentuannya tertuang dalam POJK Nomor 49 Tahun 2024.
OJK juga mencatat pemberian sanksi administratif sebagai tindak lanjut pengawasan. Ini menunjukkan pengawasan berjalan berkelanjutan selama PMV beroperasi.
Talkshow ini dihadiri Ketua Dewan Kehormatan PWI Pusat Atal S. Depari, Sekjen PWI Pusat Marthen Selamet Susanto, Bendahara Umum PWI Pusat Sumber Rajasa Ginting, Ketua Umum IKWI Indah Kirana, dan pengurus PWI Pusat lainnya.***
Editor : M. Nabil
(SRM)
