Bisnisnews.net – Forum Komunikasi ASN PPPK (FOKAP) meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) membuka data pemda yang sudah menjalankan amanat Surat Mendagri Nomor: 900.1/5044/SJ tertanggal 5 Juli 2026 terkait pembayaran gaji *PPPK dan PPPK Paruh Waktu.
Ketua Umum FOKAP, Heti Kustrianingsih, menilai publikasi data tersebut penting. Tujuannya agar diketahui daerah mana saja yang sudah melaporkan kondisi fiskalnya karena tidak mampu membayar gaji PPPK.
“Saya khawatir pemda yang APBD-nya rendah tidak mengajukan usulan. Entah itu karena waktu pengajuannya terbatas atau bisa juga memang tidak mau mengajukan biar ada alasan memberhentikan PPPK dan PPPK paruh waktu,” kata Heti, Kamis (9/7/2026).
Heti yang juga Guru PPPK dan Ketua Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) wilayah Serang ini menambahkan, keterbukaan data penting agar PPPK dan PPPK paruh waktu bisa ikut mengawal prosesnya di masing-masing daerah.
Ia mendesak Kemendagri untuk memperpanjang waktu pengajuan data oleh pemda. Selain itu, Kemendagri juga diminta mendorong daerah dengan APBD rendah agar proaktif menyampaikan kondisi fiskalnya.
Menurut FOKAP, bisa saja ada pemda yang kemampuan fiskalnya terbatas tetapi tidak mengajukan data ke Kemendagri. Padahal surat Mendagri itu menjadi dasar untuk mencari solusi pembiayaan gaji PPPK.
FOKAP berharap dengan adanya transparansi data, nasib ratusan ribu PPPK dan PPPK Paruh Waktu di seluruh Indonesia bisa lebih jelas dan tidak dirugikan akibat keterlambatan atau tidak adanya pengajuan dari pemda.
Hingga saat ini, Kemendagri belum merilis daftar pemda yang telah menyampaikan data kondisi fiskal terkait pembayaran gaji PPPK sesuai surat edaran tersebut.***
Editor : M. Nabil
(Aab)
