Bisnisnews.net – Ketua Umum PPJNA 98 Anto Kusumayuda menyebut program kurban Presiden Prabowo Subianto lebih dari ritual tahunan. Dengan total 1.098 ekor sapi yang disebar ke 38 provinsi, pemerintah dinilai sedang membangun jembatan antara ibadah, gizi publik, dan ekonomi peternak.
Distribusi dimulai dari masjid-masjid, pesantren, hingga komunitas pekerja informal di daerah 3T. Anto menilai pendekatan itu tepat sasaran karena daging kurban langsung menyentuh warga yang jarang mengonsumsi protein hewani sepanjang tahun.
“Presiden tidak sekadar berkurban, beliau sedang mendistribusikan gizi ke rumah-rumah rakyat. Ini strategi pangan yang dibungkus nilai keagamaan,” kata Anto Kusumayuda dalam keterangannya, Jumat (29/5/2026).
Data panitia mencatat nilai anggaran kurban mencapai Rp99,8 miliar. Angka besar itu sengaja dibelanjakan ke peternak lokal agar uang beredar di desa, bukan hanya di pusat. Efeknya, harga sapi stabil dan peternak mendapat kepastian pasar.
Bobot sapi yang dikurbankan pun jadi sorotan. Di Gresik, sapi Simmental seberat 1,15 ton menjadi primadona. Di NTT dan Papua, sapi lokal dipilih untuk menjaga keberlanjutan bibit unggul daerah. Standar kesehatan hewan diperketat agar daging aman konsumsi.
Anto menilai langkah ini menjawab tiga tantangan sekaligus: stunting, ketimpangan gizi, dan lemahnya daya beli peternak. Ketika daging masuk ke keluarga prasejahtera, anak-anak mendapat tambahan protein yang berdampak langsung pada tumbuh kembang.
Bagi PPJNA 98, model kurban seperti ini bisa menjadi prototipe program ketahanan pangan berbasis budaya. Pemerintah tidak menciptakan program baru yang asing, tetapi mengoptimalkan tradisi yang sudah mengakar di masyarakat.
“Ini pendekatan Indonesia banget. Ada nilai ibadah, ada kepedulian sosial, ada penguatan ekonomi kerakyatan. Tiga dalam satu,” ujarnya.
Efek psikologis juga tak kalah penting. Di tengah harga pangan yang fluktuatif, kehadiran sapi kurban Presiden memberi rasa tenang. Warga merasa negara hadir, bukan hanya lewat kebijakan, tapi juga lewat daging yang dibagi ke tetangga.
Anto menambahkan, sistem distribusi tahun ini lebih rapi. Titik kumpul, data penerima, dan jadwal pemotongan dikoordinasikan dengan pemerintah daerah. Transparansi itu membuat program lebih dipercaya publik.
Lebih jauh, PPJNA 98 mendorong agar skema pembelian sapi lokal diperluas. Jika setiap tahun minimal 70% sapi kurban negara dibeli dari peternak rakyat, maka sektor peternakan akan tumbuh tanpa subsidi berlebihan.
“Kalau peternak kuat, maka harga daging stabil. Kalau harga stabil, maka gizi rakyat terjaga. Itu rantai yang harus terus dipelihara,” katanya.
“Momentum kurban ini harus jadi pelajaran. Kebijakan yang menyentuh perut rakyat akan selalu diingat lebih lama daripada sekadar angka di atas kertas,” tutup Anto.
Program kurban Presiden Prabowo tahun ini rencananya akan dievaluasi pasca Idul Adha. Hasilnya akan dipakai untuk menyusun peta distribusi dan standar mutu kurban 1448 H mendatang.***
Editor : M. Nabil
(Aab)
