Bisnisnews.net – Kewajiban perusahaan mendaftarkan pekerja ke BPJS Ketenagakerjaan belum sepenuhnya dijalankan di Kota Banjar. Sejumlah buruh mengaku masih bekerja tanpa jaminan sosial, meski aturan sudah jelas mengatur hal tersebut.
UU Nomor 24 Tahun 2011 menegaskan bahwa setiap pemberi kerja wajib mengikutsertakan pekerjanya dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan. Praktiknya, masih ada pekerja yang belum terlindungi program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Hari Tua.
Seorang pekerja pabrik di Banjar yang meminta namanya dirahasiakan mengungkapkan kekhawatirannya. Menurutnya, beban risiko di tempat kerja jauh lebih besar dibandingkan perlindungan yang didapat.
“Risiko kerja setiap hari tinggi, tapi kalau celaka kami yang tanggung biayanya sendiri karena belum masuk BPJS Ketenagakerjaan,” katanya pada Senin, 25 Mei 2026.
Ketiadaan jaminan ini membuat pekerja rentan. Sekali terjadi kecelakaan atau musibah, dampaknya langsung terasa pada kondisi ekonomi keluarga.
Aktivis buruh menilai pengawasan pemerintah daerah perlu diperketat. Dinas Tenaga Kerja Kota Banjar didesak lebih aktif memeriksa perusahaan yang belum patuh terhadap kewajiban kepesertaan BPJS.
Ketua Forum Solidaritas Buruh Kota Banjar, Endang, mengatakan pihaknya akan terus mengawal pemenuhan hak pekerja. Ia meminta seluruh perusahaan mematuhi aturan yang sudah ditetapkan.
“Hak buruh tidak boleh diabaikan. Semua harus sesuai hukum yang berlaku,” tegas Endang.
Selain pengawasan, FSB juga meminta ada pendataan perusahaan, inspeksi berkala, dan sanksi tegas bagi pelanggar. Para pekerja berharap ada saluran pengaduan yang aman agar mereka bisa bersuara tanpa takut mendapat tekanan.
Di tengah upaya menarik investasi dan menggerakkan ekonomi daerah, perlindungan tenaga kerja dinilai tetap harus menjadi prioritas. Jaminan sosial ketenagakerjaan dipandang sebagai bagian penting dalam menciptakan hubungan industrial yang adil dan manusiawi di Kota Banjar.***
Editor : M. Nabil
(Ape/Biro Ciamis)
